Teknologi Transportasi - Sistem Transportasi Air

Sampai awal tahun 1950-an, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli oleh maskapai pelayaran Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Karena tidak menginginkan pelayaran dimonopoli perusahaan asing, pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan perusahaan pelayaran patungan dengan KPM. Pemerintah kemudian mengadakan perundingan dengan KPM yang berakhir dengan kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena pemerintah ingin pembagian sahamnya sebesar 51:49, sedangkan KPM ingin 50:50.

Untuk menyaingi KPM, pada 5 September 1950, Menteri Perhubungan RI dan Menteri Pekerjaan Umum RI mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pendirian Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (Perpuska). Pada awal berdirinya, Perpuska hanya memiliki delapan unit kapal. Hal ini membuat Perpuska tidak sanggup bersaing dengan kapal-kapal KPM. Akhirnya Perpuska pun bubar.

Selanjutnya, pada 28 April 1952, dengan modal swasta Rp200 juta, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Armada Perli terdiri dari kapal-kapal bekas Perpuska dan kapal-kapal asing sewaan. Kapal-kapal tersebut kemudian diganti dengan kapal rampasan perang. Hingga tahun 1954, Pelni memiliki 42 kapal. Namun, hampir 90% pelayaran antarpulau masih dikuasasi KPM.

Pada 3 Desember 1957, terjadi aksi pengabilalihan kantor pusat KPM di Jakarta oleh serikat butuh KBKI. Buruh berhasil menguasai 34 kapal milik KPM. Tiga hari kemudian, menteri perhubungan menyatakan persetujuannya untuk mengambil alih KPM. KPM kemudian dilarang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Selain KPM, pemerintah Indonesia juga manasionalisai delapan perusahaan maritim milik Belanda beserta cabang-cabangnya. Delapan perusahaan tersebut adalah perusahaan galangan kapal dan dok serta kapal uap. Perusahaan tersebut, antara lain

1. NISHM (Nederlandsch-Indische Steenkolen Handel Maatschappij) Tanjung Priok;
2. NISE (Nederlands Indische Scheepvaart Establisementen) Tanjung Priok
3. Droodok-Maatschappij Tandjong Priok
4. VPV (Verenidge Prauwen Veeren) Jakarta
5. Radio-Holland
6. Droogdok Maatschappij Surabaya
7. IMP (Industrieele Maatschappij Palembang)
8. Dock-Works Semarang.

Selain itu, ada dua kapal uap dan perahu, yaitu SSPV (Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer) dan Semarang Veer. Dua kapal tersebut digabung dengan Dock Works Semarang, menjadi Perusahaan Angkutan Air dan Dok Negara Semarang.

Pada masa Orde Baru, selama Pelita V, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Upaya yang dilakukan adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada. Contohnya, pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan-pelabuhan laut, terminal peti kemas, dan dermaga-dermaga. Tujuannya memperlancar lalu lintas antarpulau dan meningkatkan perdanganan domestik dan internasional Indonesia.