a. Masalah Kamboja
Kamboja berbatasan langsung dengan Vietnam. Kamboja dijajah Prancis sejak abad ke-19 M. Prancis menggabungkan Kamboja, Vietnam, dan Laos dalam satu sistem administrasi pemerintahan Indochina.
Kekuasaan Prancis di Indochina berakhir pada tahun 1940 setelah dikalahkan pasukan Jepang. Untuk mendapat dukungan rakyat Kamboja, pemerintah pendudukan militer Jepang mengakui Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Raja Kamboja. Ia diakui sebagai Raja Kamboja tanpa kekuasaan karena penguasa sesungguhnya adalah pemerintah Jepang. Kekuasaan Jepang di Kamboja berakhir pada 14 Agustus 1945 setelah kalah dalam Perang Pasifik melawan Sekutu. Kekalahan Jepang dimanfaatkan Ho Chi-Minh untuk memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Ho Chi-Minh memasukkan Laos dan Kamboja ke dalam wilayah kekuasaannya. Namun, Kamboja menolaknya.
Pada 18 Maret 1970, Lon Nol menggulingkan Sihanouk saat berada di luar negeri. Ia mengubah Kamboja dari kerajaan menjadi republik pada bulan Oktober 1970. Selanjutnya, Pol Pot merebut kekuasaan dari Lon Nol dengan dukungan Vietnam. Sihanouk melarikan diri ke RRT. Kamboja di bawah kepemimpinan Pol Pot membangun kerja sama dengan RRT yang sedang bermusuhan dengan Vietnam. Hal ini mendorong Vietnam menyerang Kamboja dan menggulingkan pemerintahan Pol Pot pada akhir tahun 1978. Beberapa bulan kemudian, pada tahun 1979, dibentuk pemerintahan Dewan Revolusi Rakyat Kamboja. Dewan tersebut dipimpin oleh Heng Samrin yang didukung pemerintah komunis Vietnam. Sejak saat itu, Kamboja mempunyai dua pemerintahan yang saling bermusuhan. Dua pemerintahan tersebut, yaitu pimpinan Pol Pot yang didukung RRT dan pimpinan Heng Samrin yang didukung Vietnam.
b. Campur Tangan ASEAN
Perang saudara di Kamboja telah mengganggu keamanan kawasan Indochina dan Asia Tenggara. Ada tiga negara dengan angkatan perang yang kuat, yakni seperti RRT, Vietnam, dan Uni Soviet yang terlibat dalam perang saudara di Kamboja. Perang saudara yang berkepanjangan mengancam keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara berbatasan langsung dengan Indochina yang terdiri dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Oleh karena itu, kekacauan Indochina mempunyai pengaruh terhadap wilayah Thailand. Sebagai contoh, meningkatnya pengungsian ke wilayah Thailand yang bertetangga dengan Kamboja. Thailand adalah anggota ASEAN, organisasi negara-negara Asia Tenggara.
Untuk menyelesaikan konflik Kamboja, ASEAN mengusulkan pembentukan pemerintahan koalisi yang longgar. Pemerintahan koalisi tersebut diberi nama CGDK (Coalition Government for Democration Khmer/ Pemerintahan Koalisi Demokratis Khmer). Usulan ini diterima sehingga CGDK terbentuk pada tanggal 17 Juni 1982. Legitimasi CDGK semakin kuat setelah diakui oleh PBB sebagai perwakilan resmi Kamboja dalam hubungan internasional. Sejak tahun 1982, pasukan Vietnam ditarik mundur dari Kamboja.
Pembentukan CDGK dan penarikan mundur pasukan Vietnam tidak berhasil menghentikan konflik di Kamboja. Hal ini karena pertempuran masih sering terjadi. Pada tanggal 5 Desember 1987, pihak yang bertikai di Kamboja menandatangani perjanjian damai di Paris, Prancis. Namun, perjanjian damai ini tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, mengusulkan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan ini disaksikan negara-negara ASEAN, Laos, Vietnam, RRT, dan Uni Soviet. Usulan ini diterima sehingga diadakan JIM (Jakarta Informal Meeting) yang pertama di Bogor, Jawa Barat, pada 25-28 Juli 1988. Pertemuan JIM kedua dilaksanakan bulan Februari 1989 di Jakarta.
Pemerintah Indonesia melalui JIM mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Masyarakat internasional memercayai Pemerintah Indonesia dan Prancis untuk memimpin Konferensi Tingkat Tinggi pada bulan Juli 1989 di Paris. Konferensi Tingkat Tinggi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Hasilnya adalah pelaksanaan perundingan di Tokyo, Jepang, pada tanggal 4 Juni 1990.
Pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja yang diprakarsai ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dampak perang saudara di Kamboja. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu keamanan Indochina dan Asia Tenggara. Keberhasilan ini mendorong negara-negara Indochina, seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam untuk menjadi anggot ASEAN.
0 Comments:
Posting Komentar