Demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui dekrit presiden tersebut dan atas persetujuan Kabinet karya pimpinan Perdana Menteri Djuanda, akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali. Dengan tampilnya presiden Soekarno sebagai kepala negara, diharapkan keadaan pemerintahan menjadi lebih baik. Namun, tidak demikian kenyataanya. Pada masa ini, disintegrasi masih saja terjadi bahkan dalam skala yang lebih hebat.
G30S/PKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965. Gerakan ini bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September yang terjadi pada 1965 merupakan upaya disintegrasi terakhir pada masa kepemimpinan Soekarno.
Latar Belakang
Pascakegagalan pemberontakan PKI Madiun pada 1948, banyak tokoh PKI yang melarikan diri ke Moskow untuk bersembunyi dan menanti waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia. Ketika Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal (1950-1959), tokoh-tokoh PKI tersebut kembali ke Indoneisia dan memulai gerakannya kembali. Salah satunya adalah D.N. Aidit.
dalam pemilihan umum pertama 1955, PKI berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang Pemilu 1955. Bersama dengan PNI, NU, dan Masyumi, PKI muncul menjadi partai pemenang yang dapat memengaruhi pemerintah masa itu. Namun, dalam pembentukan kabinet hasil Pemilu 1955, PKI belum mendapat kedudukan. Kabinet Ali Sastroamidjojo II lebih banyak diisi oleh tokoh-tokoh dari PNI, NU, dan Masyumi. PKI pun memilih untuk mendekati PNI sebagai salah satu partai terbesar yang didukung oleh Presiden Soekarno. Secara perlahan, D. N. Aidit berhasil mendekati Presiden Soekarno dan masuk dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Pada 1959, terjadi perubahan besar dengan kegagalan Konstituante dalam membentuk UUD baru. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Sleanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan pidato berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" pada 17 Agustus 1950 yang kemudian dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara, yang dikenal dengan Menifesto Politik (Manipol), D. N. Aidit yang menjabat sebagai pimpinan Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung sengaja memasukkan program-program PKI ke dalam program pemerintah. Dia menjadikan PKI tumbuh lebih besar lagi. Pada 27 Agustus 1964, dibentuk Kabinet Dwikora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya.
PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompokkomunis. Oleh karena itu, PKI harus merebut pimpinan kekuasaan. Tujuan akhir dari gerakan PKI adalah membentuk negara komunis Indonesia yang dianggap mampu mewakili demokrasi rakyat. Keterlibatan PKI dalam pemerintahan semakin mempermudah gerakannya mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara komunis.
PKI menyebarluaskan isu Dewan Jenderal untuk menghadapi perwira-perwira militer yang dianggap sebagai lawan penghambat dalam melanjutkan revolusinya. Dewan Jenderal disebut sebagai dewanyang terdiri atas perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965.
Selain isu Dewan Jenderal, PKI mengeluarkan isu Dokumen Gilchrist. Gilchrist adalah duta besar Inggris di jakarta. di dalam dokumen tersebut, terdapat kalimat "our local army friend", yang memberi kesan seakan-akan ada kerja sama antara Angkatan Darat (AD) dan Inggris. AD pun dianggap sebagai antek nekolim (neokolonialisme dan imperialisme). PKI selalu menganggap AD sebagai musuh utama karena setiap program PKI dalam pemerintahan selalu dibatalkan oleh perwira-perwira AD.
0 Comments:
Posting Komentar