Sejarah Praktik Berdemokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun perwakilan. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani Kuno, tepatnya di Negara Kota (Polis) Athena. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pada demokrasi langsung, semua warna negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Adapun pada demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya di suatu lembaga perwakilan rakyat. Sistem demokrasi banyak dianut oleh negara dengan bentuk pemerintahan republik, baik berupa pemerintahan presidensial maupun parlementer. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip trias politika, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesejajaran dan independensi di antara tiganya bersifat saling mengontrol (check and balances).

Di awali dengan kemenangan negara-negara Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat terhadap negara-negara fasis, seperti Jerman, Italia, dan Jepang, pada Perang Dunia II. Selanjutnya, disusul dengan keruntuhan Uni Soviet pada awal abad ke XX, paham demokrasi secara perlahan mulai mendominasi tata kehidupan masyarakat dunia. Hingga awal abad XXI, suatu bangsa akan mendapat pengakuan sebagai negara yang beradab jika negara tersebut dapat menerima dan menerapkan demokrasi sebagai landasan di dalam mengatur tata negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjungjung tinggi demokrasi. Saat ini, Indonesia dianggap sebagai negara yang terbaik dalam melaksanakan demokrasi. Sebagaimana telah kita pahami, terdapat dua macam demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Sejak kemerdekaan sampai berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan.

Para pendiri bangsa (the founding fathers) melalui Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham demokrasi dalam tata pemerintahannya. Dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang kemudian diserahkan melalui para perwakilannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal inilah yang kemudian disebut dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (representative democracy).

Mengapa para pendiri bangsa ketika itu menetapkan paham demokrasi di dalam sistem pemerintahan NKRI? Hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan para pendiri bangsa yang mengenyam pendidikan sistem barat.

Pada 1950, di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia kemudian memberlakukan UUD Sementara, yang berdampak pada penerapan model demokrasi parlementer murni atau demokrasi liberal. Penerapan demokrasi liberal ini tidak memberikan perubahan yag lebih baik, mengarah pada munculnya ketidakstabilan politik.

Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan diterapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdampak pada diterapkannya Demokrasi Terpimpin. Soekarno menyatakan sistem demokrasi terpimpin sebagai sistem demokrasi yang sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Demokrasi Terpimpin membuat pengaruh komunis semakin menguat. Akibatnya, pada 1965, kestabilan sosial dan politik semakin meningkat. Puncaknya, terjadi peristiwa Gerakan 20 September 1965/PKI yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Sebuah tragedi nasional berlatar konflik dan pertentangan ideologi yang berjalan cukup lama dan memakan banyak korban jiwa. Peristiwa ini pula yang kemudian mengakhiri pemerintahan Presiden Soekarno.

Pengganti Soekarno adalah Soeharto yang kemudian menerapkan Demokrasi Pancasila yang menekankan kepada pentingnya musyawarah untuk mufakat. Demokrasi model inilah yang akhirnya dianggap paling sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila.

Demokrasi Pancasila ala Soeharto bertahan cukup lama, yaitu sekitar 32 tahun dan baru berakhir pada 21 Mei 1998. Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, reformasi pun bergulir dengan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Pada masa Soeharto dan awal Reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR. Barulah pada 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sri Sultan Hamengku Buwono IX memiliki nama asli Bendoro Raden Mas Dorodjatun. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 dan merupakan putra sulung Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Sejak muda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah mengecap pendidikan Belanda. Setelah lulus dari Hogere Burger School (HBS), ia melanjutkan kuliahnya ke Belanda di Rijksuniversiteit Leiden dengan mengambil dua jurusan sekaligus, yaitu ekoonomi dan indologie (keilmuan tentang Indonesia). Ketika Perang Dunia II meletus, Sri Sultan kembali ke tanah air, dan kemudian dilantik sebagai sultan menggantikan ayahnya.

Walaupun pendidikan Belanda sangat lekat dengan dirinya, hal tersebut tidak memengaruhi perilaku kesehariannya. Dalam sikap politiknya, ia sangat menentang Belanda dan ketidaksetujuannya dengan penjajah terus berlanjut ketika Jepang berkuasa di Indonesia. Pascakemerdekaan Indonesia, ia terus aktif di dunia politik dan pernah menjabat sebagai menteri negara pada masa Kabinet Syahrir III, Amir Syarifuddin I, dan Kabinet Hatta I. Pada 25 Maret 1973, ia diangkat sebagai wakil presiden kedua pada masa Orde Baru.

Nasionalisme sultan tidak diragukan lagi dan telah ditunjukkan sejak awal pemerintahan RI. Ketika negara baru ini dibentuk, tanpa ragu ia menyatakan secara resmi bahwa Yogyakarta berada dalam wilayah NKRI. Hal ini menunjukkan sikap prointegrasi, meskipun sebagai raja ia dapat saja mempertahankan pemerintahannya sendiri di Yogyakarta.

Hamengku Buwono IX dikenal juga sebagai Bapak Pramuka Indonesia, penghargaan yang diterimanya dari Boy Scout od America. Lencana Tunas Kencana Pramuka Indonesia menunjukkan perhatiannya terhadap pembinaan generasi muda. Menurutnya, kegiatan kepemudaan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di tangan pemudalah semangat nasionalisme atau kebangsaan dan semangat cinta tanah air akan diwariskan untuk terus dipertahankan.

Peran penting Hamengku Buwono IX lainnya adalah ketika Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia dapat dikuasai Sekutu. Oleh karena itu, pada 4 Januari 1956, pusat pemerintahan dialihkan ke Yogyakarta. Soekarno dan Hatta serta yang lainnya beserta keluarganya juga pindah ke Yogyakarta.

Sultan Hamengku Buwono IX juga memiliki peran besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1946, ketika Belanda berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Serangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada Belanda dan dunia interansional bahwa perjuangan rakyat Indonesia masih terus berlanjut.

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Ahmad Yani

Ahmad Yani bergabung dalam Peta (Pembela Tanah Air) pada 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, Ahmad Yani menjadi komandan TKR Purwokerto. Pada saat Agresi Militer Belanda I, pasukan yang dipimpinnya berhasil menahan serangan pasukan Belanda di daerah Pingit. Pada saat Agresi Militer Belanda II, ia pun dipercaya memegang jabatan Komanda Wehrkreise II di daerah Kedu.

Tak hanya berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan, Ahmad Yani pun berperan dalam perjuangan mempertahankan integrasi bangsa. Ahmad Yani bersama pasukan Benteng Raiders berperan dalam penumpasan DI/TII di Jawa Tengah. Setelah itu, ia ditempatkan di staf angkatan darat. Pada 1955, ia disekolahkan di Command and General Staff Collage, Fort Leaven Worth, Kansas, Amerika Serikat, selama sembilan bulan. Pada 1958, saat terjadi peristiwa PRRI di Sumatra Barat, ia menjabat sebagai komandan komando Operasi 17 Agustus dalam penyelesaian masalah tersebut. Pada 1962, ia diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal A.H. Nasution. Ahmad Yani gugur sebagai Pahlawan revolusi pada 1 Oktober 1965 dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Abdul Haris Nasution

Pada tahun 1948, A.H. Nasution diangkat menjadi komandan Divisi III Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tahun yang sama, Nasution dipindahkan ke Yogyakarta dan menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Perang dan pada tahun 1949 menjadi Panglima Komando Jawa. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Jasa dan pengabdiannya terhadap perjuangan tentu tidak perlu diragukan. Selama menjabat sebagai Panglima Komando Jawa, ia telah berhasil memadamkan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 yang diakhiri kematian Musso. Nasution juga berhasil memadamkan dan menyelesaikan gerakan PRRI/Permesta yang berkembang di luar Jawa.

Hasil pemikirannya banyak dituangkan dalam buku-buku yang ditulisnya, seperti Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, dan Sekitar Perang Kemerdekaan (11 jilid). Dari buku-buku tersebut, yang paling banyak dijadikan bahan kajian adalah Pokok-pokok Gerilya. Karyanya ini menjadi bacaan wajib di akademi militer, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lainnya, termasuk akademi militer di West Point, Amerika Serikat. Mereka pada umumnya mengakui strategi perang gerilya yang ditulis Nasution banyak menginspirasi strategi perang mereka. Keberhasilannya adalah membawa TNI-AD untuk tetap setiap kepada Merah Putih dan Pancasila. Nasution dapat dikategorikan sebagai tokoh yang mendukung integrasi.

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Mohammad Hatta

Hatta yang juga akrab dikenal dengan sebutan Bung Hatta merupakan salah satu founding father Indonesia dan Wakil Presiden RI pertama. Hatta mempunyai sumbangan pemikiran penting bagi masyarakat Indonesia mengenari koperasi. Dasar-dasar pemikirannya kemudian dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi.

Semangat perjuangannya mulai muncul ketika dirinya menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Dagang (Handles Hoge School) yang berada di Rotterdam Belanda. Ia membentuk Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereeniging) pada tahun 1922. Sejalan dengan Bung Karno, Hatta juga berpaham nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme itu juga ditentukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Bung Hatta juga menginginkan agar masyarakat Indonesia menganut paham kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Hal ini merupakan pijakan utama agar terjadi integrasi nasional.

Bung Hatta juga dikenal sebagai peletak dasar politik luar negeri Indonesia. Melalui pidatonya di depan KNIP pada 2 September 1948 yang diberi judul "Mendayung di Antara Dua Karang", Bung Hatta mengatakan, "Mestikah kita bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang haruskita ambil untuk mengejar cita-cita kita?" Menurut Bung Hatta, politik luar negeri Indonesia setidak-tidaknya mengandung  empat tujuan, yaitu

1. mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga keselamatan negara
2. mengimpur barang-barang yang dibutuhkan rakyat, terutama yang tidak diproduksi atau tersedia dalam negeri
3. perdamaian internasional 
4. persaudaraan antarbangsa yang sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Soekarno

Terwujudnya sebuah negara kesatuan yang terintegrasi tidak lepas dari peran sejumlah tokoh bangsa. Mereka tetap menghendaki dan mempertahankan bangsa Indonesia dalam kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke.

Beberapa tokoh pejuang prointegrasi tersebut, antara lain adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. 

1. Soekarno

Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal juga sebagai sosok "penyambung lidah rakyat" dan pejuang yang tangguh. Selain berhasil mengantarkan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan, tokoh yang akrab dipanggil Bung Karno ini diakui sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dunia, khususnya din negara-negara Asia Afrika. 

Berawal dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927, kiprahnya terjun ke dunia politik seakan tidak pernah berhenti hingga wafatnya pada tahun 1970. Pada masa awal pemerintahannya, Indoensia banyak mengalami krisis dan kesulitan, seperti pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pergolakan di berbagai daerah.

Presiden Soekarno memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 agar bangsa Indonesia tidak terus menerus terombang-ambing dalam ketidakpastiana akibat perpecahan ideologi dan aliran politik. Dalam hal ini, Soekarno memberikan pernyataanya, "Aku heran, apakah orang akan lupa bahwa perjauan kita ini pada mulanya ialah menjunjung seluruh tanah air dari lembah lumpurnya penjajahan? Kemerdekaan harus meliputi seluruh rakyat , kemakmuran, dan kesejahteraan harus meliputi seluruh rakyat, kebudayaan nasional harus dinikmati seluruh rakyat, karena itulah diformulasikan Pancasila, pemersatu seluruh rakyat." (Penggalan Pidato Presiden Soekarno dalam HUT RI ke-10 pada 1955).

Sebagai pendiri PNI, Bung Karno adalah seorang yang berpaham nasionalis. Paham nasionalis yang dibangun Bung Karno berisi semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui nasionalisme ini, Bung Karno ingin Indonesia dapat berdiri dengan kukuh dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya.

Dari konsep-konsep pemikirannya, jelas Bung Karno adalah seseorang yang selalu memperjuangkan integrasi. Hal ini tapak dari upaya pemerintahannya berjuang dengan keras mempertahankan NKRI dan mengatasi sejumlah pemberontakan serta pergolakan yang berpotensi memecah belah bangsa.

Read More

Upaya Penumpasan Pemberontakan G30S/PKI oleh Pemerintah Indonesia

Operasi penumpasan G30S/PKI dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari yang sama, 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Batalyon 328/Kujang/Siliwangi dalam operasi penumpasan G30S/PKI 1965 melalui cara-cara berikut.

1. Mengumpulkan dan menyadarkan kembali kesatuan serta badan-badan yang sebelumnya sudah terpengaruh oleh PKI. Selanjutnya, mereka segera tergabung ke dalam operasi penumpasan G30S/PKI.
2. Pada 1 Oktober 1965 sore, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kol. Inf. Sarwo Edhie Wibowo berhasil merebut kembali studi RRI dan Kantor Negara Telekomunikasi di kajarta.
3. Menjelang petang, pasukan RPKAD mulai menuju daerah Pondok Gede, Jakarta. Sempat terjadi perselisihan antara pasukan RPKAD dan kelompok PKI, tetapi tidak berlangsung lama. Pada 2 Oktober 1965 siang, pasukan RPKAD sudah menguasai daerah Pondok Gede, Jakarta. 
4. Pada 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD menemukan sumur yang menjadi lokasi pembuangan jenazah perwira AD yang diculik atas bantuan seorang perwira polisi, Sukitman. Ia pun ikut diculik PKI karena memergoki para pelaku saat sedang melakukan operasi penculikan Mayor Jenderal D. I. Pandjaitan. Akan tetai, Sukitman berhasil meloloskan diri dari Lubang Buaya.
5. Pada 4 Oktober 1965, Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan penggalian dan pengangkatan jenazah para perwira AD untuk selanjutnya disemayamkan dahulu di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta.
6. Pada 5 Oktober 1965, jenazah para perwira AD dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
7. Operasi penumpasan G30S/PKI terus dilakukan engan menangkap tokoh-tokoh PKI, membekukan semua kegiatan PKI beserta ormas-ormasnya. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel Latief, salah satu tokoh G30S/PKI 1965, berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung pun berhasil ditangkap di daerah Tegal, Jawa Tengah.

Peristiwa G30S/PKI 1965 menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia. Tuntutan rakyat Indonesia agar PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan semakin marak. Kelompok mahasiswa dan pelajar pun turut melakukan aksi demonstrasi. Mereka menggabungkan diri dalam front Pancasila pada 26 Oktober 1965.

Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan mengajukan tiga tuntutan yang dikenal dengan nama Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yang berisi perihal:

1. bubarkan PKI dan ormas-ormasnya,
2. bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan
3. turunkan harga.

Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Sebagai pemegang Supersemar, Jenderal Soeharto bekerja dengan cepat. Tindakan Jenderal Soeharto sebagai pemegang Supersemar adalah sebagai berikut.

1. Pada 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto segera mengumumkan pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya di seluruh wilayah Indonesia
2. Pada 18 Maret 1966, dilakukan penahanan terhadap lima belas orang menteri yang terlibat dalam G30S/PKI 1965.
3. Sebagai pengganti Kabinet 100 Menteri, jenderal Soeharto yang telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu guna menyelamakan bangsa dan negara, segera membentuk Kabinet Ampera pada 28 Juli 1966.

Pemberontakan PKI 30 September 1965 membuat kekuasaan Presiden Soekarno luntur. Pada 10 November 1967, Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban berjudul "Nawaksara" dan "Pelengkap Nawaksara" dala Sidang Umum MPRS. Naun, pidato tersebut ditolak karena dianggap tidak menjelaskan kebijakannya terhadap peristiwa G30S/PKI 1965.

Pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, pemegang Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Presiden Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Read More

Jalannya Pemberontakan/Gerakan PKI 30 September 1965 (G30S/PKI)

PKI melancarkan aksi kudetanya pada 1 Oktober 1965 dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sasaran aksi kudeta tersebut adalah perwira-perwira AD yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Adapun perwira-perwira AD tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Harjono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo, dan Jenderal A.H. Nasution.

Upaya penculikan PKI terhadap perwira-perwira AD tidak berjalan sesuai rencana. Jenderal A.H. Nasution berhasil meloloskan diri. Akan tetapi, putrinya, Ade Irma Suryani tewas tertembak dan ajudannya, Letnan Satu Pierre Andries Tandean, turut diculik oleh PKI. Korban lainnya yang tewas aalah Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal Perdana Menteri III J. Leimena, yang rumahnya berdekatan dengan rumah Jenderal A. H. Nasution. Perwira-perwira AD yang diculik, kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur daam sebuah sumur.

G30S/PKI tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan perwira menangah AD Komandan Korem 072, Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem 072, Letnan Kolonel Sugiono.

Pada 1 Oktober 1965 pagi, PKI berhasil menguasai Radio Republik Indonesia (RRI) dan Kantor Negara Telekomunikasi. Selanjutnya, PKI menyiarkan berita mengenai G30S/PKI yang telah berhasil menangkap perwira-perwira AD anggota Dewan jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. PKI juga telah membentuk Dewan revolusi yang akan dijalankan pemerintahan dan mendemisionerkan Kabinet Dwikora

Read More

Latar Belakang Pemberontakan/Gerakan PKI 30 September 1965 (G30S/PKI)

Demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui dekrit presiden tersebut dan atas persetujuan Kabinet karya pimpinan Perdana Menteri Djuanda, akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali. Dengan tampilnya presiden Soekarno sebagai kepala negara, diharapkan keadaan pemerintahan menjadi lebih baik. Namun, tidak demikian kenyataanya. Pada masa ini, disintegrasi masih saja terjadi bahkan dalam skala yang lebih hebat.

G30S/PKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965. Gerakan ini bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September yang terjadi pada 1965 merupakan upaya disintegrasi terakhir pada masa kepemimpinan Soekarno.

Latar Belakang

Pascakegagalan pemberontakan PKI Madiun pada 1948, banyak tokoh PKI yang melarikan diri ke Moskow untuk bersembunyi dan menanti waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia. Ketika Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal (1950-1959), tokoh-tokoh PKI tersebut kembali ke Indoneisia dan memulai gerakannya kembali. Salah satunya adalah D.N. Aidit.

dalam pemilihan umum pertama 1955, PKI berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang Pemilu 1955. Bersama dengan PNI, NU, dan Masyumi, PKI muncul menjadi partai pemenang yang dapat memengaruhi pemerintah masa itu. Namun, dalam pembentukan kabinet hasil Pemilu 1955, PKI belum mendapat kedudukan. Kabinet Ali Sastroamidjojo II lebih banyak diisi oleh tokoh-tokoh dari PNI, NU, dan Masyumi. PKI pun memilih untuk mendekati PNI sebagai salah satu partai terbesar yang didukung oleh Presiden Soekarno. Secara perlahan, D. N. Aidit berhasil mendekati Presiden Soekarno dan masuk dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Pada 1959, terjadi perubahan besar dengan kegagalan Konstituante dalam membentuk UUD baru. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Sleanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan pidato berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" pada 17 Agustus 1950 yang kemudian dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara, yang dikenal dengan Menifesto Politik (Manipol), D. N. Aidit yang menjabat sebagai pimpinan Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung sengaja memasukkan program-program PKI ke dalam program pemerintah. Dia menjadikan PKI tumbuh lebih besar lagi. Pada 27 Agustus 1964, dibentuk Kabinet Dwikora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya.

PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompokkomunis. Oleh karena itu, PKI harus merebut pimpinan kekuasaan. Tujuan akhir dari gerakan PKI adalah membentuk negara komunis Indonesia yang dianggap mampu mewakili demokrasi rakyat. Keterlibatan PKI dalam pemerintahan semakin mempermudah gerakannya mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara komunis.

PKI menyebarluaskan isu Dewan Jenderal untuk menghadapi perwira-perwira militer yang dianggap sebagai lawan penghambat dalam melanjutkan revolusinya. Dewan Jenderal disebut sebagai dewanyang terdiri atas perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965.

Selain isu Dewan Jenderal, PKI mengeluarkan isu Dokumen Gilchrist. Gilchrist adalah duta besar Inggris di jakarta. di dalam dokumen tersebut, terdapat kalimat "our local army friend", yang memberi kesan seakan-akan ada kerja sama antara Angkatan Darat (AD) dan Inggris. AD pun dianggap sebagai antek nekolim (neokolonialisme dan imperialisme). PKI selalu menganggap AD sebagai musuh utama karena setiap program PKI dalam pemerintahan selalu dibatalkan oleh perwira-perwira AD.

Read More

Upaya Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta oleh Pemerintah Indonesia

Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah menggunakan kekuatan militer dengan melibatkan berbagai kesatuan secara penuh (laut, udara, dan darat). Pasukan gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus ini dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani. Selain untuk menghancurkan kekuatan pemberontakan, operasi militer ini bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya wilayah basis gerakan perlawanan serta mencegah campur tangan kekuatan asing yang sering kali berdalih melindungi bisnis warga negaranya di Pekanbaru.

Setelah berhasil mengamankan sumber-sumber minyak di Pekanbaru, sejak 14 Maret 1958, operasi militer beralih ke basis pemberontak di wilayah Bukittinggi. Pada 4 Mei 1958, daerah Bukittinggi berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Ruang gerak PRRI pun semakin sempit dan melemah. Akibatnya, banyak tokoh PRRI menyerahkan diri, seperti Ahmad Husain dan pasukannya.

Sementara itu, salam rangka menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka pada bulan April 1958, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Saat operasi militer dilaksanakan, TNI menemukan bukti adanya keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut, yaitu ketika salah satu pesawat asing ditembak jatuh oleh pasukan TNI di perairan Ambon pada 18 Mei 1958. Pesawat tersebut ternyata milik Amerika Serikat dan pilotnya A. L. Pope diyakini sebagai agen CIA.

TNI mengakui penumpasan terhadap Permesta lebih berat dibandingkan penumpasan terhadap PRRI. Hal ini karena pemberontak lebih menguasai medan yang sulit ditambah lagi persenjataan yang tidak kalah lengkap dengan TNI. Meskipun semikian, pasukan TNI satu per satu merebut daerah-daerah yang dikuasai oleh gerakan Permesta. Pada pertengahan tahun 1961, para pemimpin gerakan ini menyerah kepada pemerintah RI.

Read More

Jalannya Pemberontakan PRRI/Permesta

Pergolakan daerah yang terjadi melemahkan kedudukan Kabinet Ali Sastromidjojo II yang akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kondisi dan situasi politik yang semakin tidak menentu ini memaksa presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Pernyataan ini dimaksudkan agar angkatan perang memperoleh wewenang khusus untuk mengamankan negara.

Presiden pun mengajak partai politik yang ada untuk membentuk pemerintahan baru. Sukarno kemudian menunjuk Ir. Djuanda, seorang tokoh nonpolitik menjadi perdana menteri dan bersamanya membentuk Kabinet Karya.

Panglima Teritorial VII, Letnal Kolonel Ventje Sumual pimpinan Dewan Manguni, akhirnya memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada 2 Maret 1957. Piagam pendirian gerakan tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Di Sumatra, diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Ahmad Husain, yang merupakan pimpinan Dewan Banteng, pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri dan mendapat dukungan dari sejumlah dewan yang ada di Sumatra.

Pada 10 Februari 1958, Kolonel Ahmad Husain berpidato di depan masyarakat dan menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum di antaranya adalah

1. Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada presiden dalam waktu 5x 24 jam, atau presiden yang mencabut mandat tersebut
2. Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional

Mendapat ancaman tersebut, pemerintah langsung mengambil langkah tegas, yaitu memecat dengan tidak hormat semua pimpinan gerakan separatisme tersebut. Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatra serta mengambil alih garis komando secara langsung.

Read More

10 Hewan yang Terancam Punah di Indonesia

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, namun banyak spesies hewan yang terancam punah akibat kerusakan, perburuan, dan perubahan lingkungan. Berikut beberapa hewan yang terancam punah di Indonesia.

1. Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) dan Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus)

Orangutan Sumatera dan Orangutan Kalimantan adalah dua spesies orangutan yang hidup di Indonesia. Keduanya merupakan bagian dari keluarga kera besar (Great Apes) dan memiliki karakteristik serta tantangan konservasi yang mirip, tetapi juga memiliki perbedaan penting. 

Orangutan adalah spesies yang sangat penting untuk ekosistem hutan tropis Indonesia karena peran mereka dalam penyebaran biji-bijian, yang membantu menjaga keanekaragaman hayati. Konservasi mereka tidak hanya penting utuk keberlanjutan spesies mereka sendiri, tetapi juga untuk keberlanjutan hutan-hutan di Indonesia.

Ancaman yang Dihadapi Kedua Spesies:

1. Kehilangan habitat : penebangan hutan untuk kayu dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit adalah ancaman terbesar
2. Perburuan dan Perdagangan Ilegal : orangutan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, meskipun tindakan ini ilegal.
3. Fragmentasi Habitat : Pembagunan jalan dan perkebunan menyebabkan habitat mereka terpecah-pecah, mangurangi kemampuan mereka untuk berpindah dan mencari makanan
4. Kebakaran Hutan : kebakaran hutan yang sering terjadi, terutama di Kalimantan, menghancurkan habitat mereka.

Upaya Konservasi :

1. Perlindungan Habitat : pembentukan dan perluasan taman nasional serta kawasan konservasi.
2. Penegakan Hukum : peningkatan upaya untuk menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal
3. Rehabilitasi dan Reintroduksi : pusat rehabilitasi untuk orangutan yatim piatu atau terlantar dan prgoram reintroduksi ke habitat alami.
4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat : meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan internasional tentang pentingnya konservasi orangutan.

Orangutan Sumatera (Pongo Abelii)

Orangutan Sumatera
sumber : ar.inspiredpencil.com

Habitat : 

• Orangutan Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di hutan-hutan hujan tropis di bagian utara pulau ini, seperti di Taman Nasional HGunung Leuser dan kawasan ekosistem Leuser.
• Mereka hidup di dataran rendah, hutan rawa, dan hutan pegunungan.

Ciri-ciri Fisik :

• Memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan orangutan Kalimantan
• Rambut mereka lebih panjang dan tebal dengan warna kemerahan yang cerah
• Muka orangutan Sumatera cendeung lebih lonjong, dan jantan dewasa memiliki kantong pipi yang kurang berkembang dibandingkan dengan orangutan Kalimantan

Perilaku :

• Lebih arboreal (hidup di pohon) dibandingkan orangutan Kalimantan. Mereka jarang turun ke tanah karena adanya predator seperti harimau
• Memakan buah-buahan, daun, kulit pohon, bunga, dan serangga. Kadang-kadang mereka juga mengonsumsi madu dan telur burung.
• Memiliki pola hidup soliter (sendiri), kecuali betina dengananaknya atau kelompok kecil dalam waktu singkat.

Status Konservasi

• Orangutan Sumatera diklasifikasikan sebagai "Critically Endagered" (Kritis) oleh IUCN (Internatinal Union for Conservation of Nature atau Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam). Populasi mereka terus menurun akibat perusakan habitat, terutama karena deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan, serta perburuan ilegal.

Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus)

Habitat :

• Orangutan Kalimantan hidup di Pulau Kalimantan yang wilayahnya dibagi antara Indonesia, malaysia, dan Brunei
• Mereka tersebar di berbagai habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan rawa, dan hutan pegunungan.

Ciri-ciri Fisik:

• Orangutan Kalimantan cenderung lebih besar daripada orangutan Sumatera
• Rambut mereka lebih pendek dan warnanya juga kemerahan, tetapi sering kali lebih gelap.
• Jantan dewasa memiliki kantong pipi (flange) yang lebih besar dan bulat serta kantong tenggorokan yang digunakan untuk membuat suara panggilan jauh.

Perilaku:

• Meskipun juga arboreal, mereka lebih sering turun ke tanah dibandingkan orangutan Sumatera, karena tidak ada predator besar seperti harimau di Kalimantan
• Mereka juga pemakan buah-buahan, tetapi lebih fleksibel dalam dietnya dan bisa mengonsumsi lebih banyak jenis makanan, termasuk biji-bijian, kulit kayu, dan kadang-kadang madu.

Status Konservasi :

• Orangutan Kalimantan juga terancam dan diklasifikasikan sebagai "Endangered" (Terancam Punah) oleh IUCN. Ancaman utama bagi mereka adalah deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit, penebangan liar, kebakaran hutan, dan perdagangan hewan ilegal.

2. Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae)

Habitat : Hutan di Pulau Sumatera

Ancaman : Perburuan dan kehilangan habitat

Harimau Sumatera
sumber : rimbakita.com

3. Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus)

Habitat : Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat

Ancaman : Habitat yang sangat terbatas dan perburuan

Badak Jawa
sumber : oentung.com

4. Badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatrensis)

Habitat : Hutan di Sumatera dan Kalimantan

Ancaman : Perburuan dan deforestasi

Badak Sumatera
sumber : rimbakita.com

5. Gajah Sumatera (Elphas Maximux Sumatranus)

Habitat : Hutan di Pulau Sumatra

Ancaman : Deforestasi dan konflik dengan manusia

Gajah Sumatera
sumber : rimbakita.com

6. Anoa (Bubalus Quarlesi dan Bubalus Depressicornis)

Habibat : Hutan di Sulawesi

Ancaman : Perburuan dan kehilangan habitat

Anoa
sumber : mediatani.co

7. Burung Cendrawasih (Paradisaeidae)

Habitat : Hutan Papua

Ancaman : Perburuan untuk perdagangan dan kehilangan habitat

Burung Cendrawasih
sumber : petpintar.com

8. Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi)

Habitat : Hutan di Bali

Ancaman : Perburuan untuk perdagangan ilegal

Jalak Bali
sumber : www.baliorti.com

9. Macan Tutul Jawa (Panthera Pardus Melas)

Habitat : Hutan di Pulau Jawa

Ancaman : Deforestasi dan perburuan

Macan Tutul Jawa
sumber : bobo.grid.id

10. Elang Flores (Nisaetus Floris)

Habitat : Pulau Flores dan Lombok

Ancaman : Deforestasi dan perburuan

Elang Flores
sumber : burungue.blogspot.com

Baca Juga : tentang deforestasi (klik disini)

Read More

Latihan Soal Relativitas

Sumber : www.pixabay.com

1. Seseorang berjalan diatas kereta dengan kelajuan 1 m/s. Kereta berjalan dengan kelajuan 72 km/jam terhadap tanah. Tentukan kecepatan orang terhadap tanah jika arah jalan orang tersebut (a) searah kereta (b) berlawanan dengan kereta.

2. Dua buah pesawat A dan B bergerak berlawanan dengan kelajuan sama 0,8c. Tentukanlah kelanjuan B terhadap A.

3. Sebuah pesawar panjang 10 m melanju dengan 0,8c. Tentukanlah panjang pesawat menurut (a) penumpang pesawat (b) menurut pengamat di bumi.

4. Seorang astronot di bumi memiliki denyut 60 detak per menit. Jika kemudian ia melaju dengan 0,8c bersama pesawat Doraemon, berapa banyak detak per menit di ukur oleh pengamat yang diam (a) di pesawat (b) di bumi.

5. Ghani dan Galih adalah anak kembar berumur sama 20 tahun. Ghani mengembara ke angkasa dengan laju 0,8c mencari Novita yang berjarak 4 tahun cahaya. Setelah sampai langsung pulang. Berapa umur Ghani dan Galih?

6. Saat burung mas Akmal 20 cm. Jika diamati oleh seorang pengamat yang bergerak dengan 0,8c, berapakah panjang burung tadi?

7. Ghozy dan Ambar saudara kembar yang usianya 86 tahun. Ghozi naik pesawat dengan kecepatan 0,6c menuju planet Ocean yang jaraknya 3 tahun cahaya. Berapakah usia mereka masing-masing jika Ghozi kembali ke Bumi?

8. Sebuah benda massa 2 kg diangkat sampai ketinggian 30 cm dari lantai, berapakah pertambahan massa benda akibat pertambahan energi potensialnya.

9. Mr. To naik kereta api dengan kecepatan 25 m/s. Pada suatu ketika bertemu Mr. Yan yang duduk di kursi di luar kereta. 20 detik kemudian Mr. Yan melihat burung terbang sepanjang rel kereta searah kereta pada jarak 600 m. Tentukan jarak burung menurut Mr. Yan.

10. Sepasang anak kembar Altrina dan Diajeng berkelana di antariksa dengan kelajuan tinggi. Setelah 10 tahun berkelana Altrina kembali ke Bumi. Tetapi menurut Diajeng, Altrina berkelana 20 tahun. Berapakah kelajuan pesawat yang ditumpangi Altrina?

Read More

Terbentuknya Dewan-dewan Daerah menjadi Latar Belakang Pemberontakan PRRI/Permesta pada Masa Demokrasi Liberal

Pergolakan daerah yang juga berpotensi sebagai upaya disintegrasi terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pergolakan yang muncul di Sumatra dan Sulawesi dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, mereka merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya kepada parlemen dalam mengubah kebijakan. Akhirnya, mereka menempuh jalan nonparlemen dengan membentuk dewan-dewan di daerah. 

Pada 20-24 November 1956, Dewan Banteng yang anggotanya berasal dari Divisi Banteng melakukan pertemuan di Padang. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan di antaranya sebagai berikut.

1. Pembangunan daerah akan dilakukan dengan cara menggali potensi daerah melalui pemerintahan otonomi.
2. Menyusun buku sejarah perjuangan Sumatra Tengah
3. Membangun museum perjuangan.
4. Mengurus para veteran yang cacat karena pertempuran, para janda dan yatim piatu, serta menyediakan lahan untuk makan pahlawan.
5. Menghendaki Divisi Banteng yang telah bubar dijadikan suatu korps dalam Angkatan Darat dan dilakukan penggantian pimpinan Angkatan Darat.
6. Melakukan pengawasan terhadap penempatan pejabat daerah harus merupakan tenaga produktif bagi daerah.
7. Dalam bidang pertahanan keamanan, mereka akan membentuk Komando Pertahanan Daerah yang meliputi bidang teritorial, operatif, dan administratif sesuai dengan pembagian administrasi yang telah ada di pemerintah pusat. 
8. Menghendaki dihapusnya sistem sentralisasi yang telah menimbulkan birokrasi yang tidak sehat. Sentralisasi cenderung menghilangkan inisiatif daerah, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi.

Hasil keputusan ini disampaikan kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan mengirimkan delegasi Dewan Banteng. Sementara itu, ketua Dewan Banteng mengambil keputusan sendiri dengan mengambil alih kekuasaan Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Tindakan ketua Dewan Banteng tersebut mengakibatkan munculnya ketegangan antara pemerintah pusat dan Dewan Banteng.

Dewan Gajah di Medan juga menguasai instansi-instansi penting pemerintah, seperti RRI Medan yang digunakan untuk menyiarkan semua kegiatan Dewan kepada masyarakat luas. Akan tetapi, gerakan Dewan Gajah segera berakhir ketika pimpinannya mengundurkan diri dan pindah dari Medan dengan diikuti sejumlah anak buahnya. Adapun Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Gubernur Letnan Kolonel Barlian mengbil alih kekuasaan dari Gubernur Sumatra Selatan yang ketika itu dijabat oleh Winarno Danuatmodjo.

Pemerintah pusat menghendaki pergolakan di daerah dapat diselesaikan melalui perundingan. Pemerintah pusat, kemudian membentuk sebuah kepanitiaan untuk merumuskan hal-hal yang dipandang perlu dalam upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut. Kepanitiaan tersebut tediri atas tujuh anggota, di antaranya Sukarno selaku panglima tertinggi, Mohammad Hatta, Perdana Menteri Djuanda, Wakil Perdana Menteri Leimena, Dokter Azis Saleh, Sultan Hamengku Buwono IX, dan KSAD Mayor Jenderal A. H. Nasution. Akan tetapi,sebelum panitia ini mengumumkan hasil rumusannya, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. 

Peristiwa ini terjadi ketika Sukarno sedang berada di Perguruan Cikini untuk menghadiri ulang tahun perguruan tempat putra dan putrinya bersekolah. Peristiwa yang terjadi pada 30 November 1957 ini dikenal dengan Peristiwa Cikini. Sukarno berhasil selamat, tetapi banyak anak sekolah yang menjadi korban akibat dari lemparan granat tersebut.

Setelah peristiwa tersebut, pergolakan daerah semakin meningkat dan menunjukkan upaya untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat. Selain di Sumatra, terjadi pergolakan yang serupa, seperti di Makassar terbentuk Dewan Lambung Mangkurat dan di Manado ada Dewan Manguni.

Read More

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

A. Latar Belakang

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Dr. Christian Robert Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT. Pemberontakan ini berupa gerakan separatis yang menolak nilai integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas, baik dari Negara Indonesia Timur (NIT) maupun NKRI.

Pemberontakan ini dimotori oleh para mantan KNIL yang dilatarbelakangi kekhawatiran status mereka terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Rakyat kemudian dihasut agar menentang terbentuknya kembali NKRI dan menolak kedatangan tentara APRIS/TNI dari Jawa ke Maluku.

B. Jalannya Pemberontakan

Pada 25 April 1950, Soumokil memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai Ibu Kota RMS. Proklamasi tersebut tentu saja mendapat sabutan hangat dari orang-orang Maluku yang pro-Belanda dan para mantan KNIL yang sudah terkena hasutan. Mereka kemudian meneruskan propaganda penolakan terhadap negara kesatuan dan kedatangan APRIS/TNI ke Maluku. Rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan di penjarakan.

C. Upaya Penumpasan Pemberontakan oleh Pemerintah Indonesia

Pemerintah RIS mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan cara damai. Dikirimlah dr. Leimena, tetapi kedatangan ini ditolak oleh Soumokil. Soumkil malah meminta bantuan dan perhatian dari masyarakat internasional, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia.

Oleh karena usaha melakukan perundingan ini dianggap telah menemui jalan buntu, pemerintah terpaksa memutuskan untuk menumpas RMS dengan kekuatan senjata. Ekspedisi militer yang bertugas menumpas RMS dipimpin oleh Kolonel Kawilarang yang menjabat sebagai panglima tentara dari teritorium Indonesia Timur.

Pada 14 Juli 1950, Gerakan Operasi Militer (GOM) III yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang dilaksanakan untuk menumpas gerakan separatis tersebut. Salah seorang prajurit TNI, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, tewas dalam perjuangan merebut Benteng Nieuw Victoria. Pada 28 September 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai kembali Kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Banyak tokoh RMS melarikan diri ke Pulau Seram dan selama beberapa tahun kemudian kelompok ini masih terus melakukan serangkaian kekacauan.

Read More

Pemberontakan Andi Azis

A. Latar Belakang

Pemberontakan Andi Azis berlangsung di Makassar yang dipimpin oleh Andi Azis. Andi Azis adalah seorang mantan perwira KNIL yang tergabung dalam pasukan APRIS dan juga mantan ajudan presiden Negara Indonesia Timur (NIT). Bersama pasukannya, masuknya pasukan APRIS/TNI ke wilayah Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1950-an, kondisi di Makassar tidak kondusif. Rakyat antinegara federal sering mengadakan demonstrasi dan mendesak agar Negara Indonesia timur (NIT) segera bergabung dengan Republik Indonesia (RI). Golongan yang setuju dengan negara federal juga sering melakukan demonstrasi sehingga ketegangan di wilayah tersebut semakin memuncak.

Di tengah situasi politik dan sosial yang tidak kondusif, ada berita bahwa pemerintah RIS akan mengirimkan sejumlah 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Tujuannya melakukan pengamanan di wilayah tersebut. Kesatuan APRIS/TNI ini dipimpin oleh MAyor H.V. Worang yang diangkut dengan dua buah kapal. Pasukan ini berlabuh di luar pelabuhan Makassar. Berita ini sangat mengkhawatirkan pasukan mantan KNIL. Mereka takur terdesak oleh pasukan yang baru datang tersebut. Mereka kemudian bergabung dan menamakan diri "Pasukan Bebas" di bawah pimpinan Kapten Andi Azis.

B. Jalannya Pemberontakan

Pada 5 April pukul 05.00 pagi, Andi Azis beserta pasukannya yang dibantu oleh Koninklijk Leger (Tentara Kerajaan atau Tentara Belanda) dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga Kota Makassar. Beberapa perwira ditawan, termasuk Letnan Kolonel A. J. Mokoginta dan beberapa prajurit APRIS/TNI menjadi korban.

C. Upaya Penumpasan Pemberontakan oleh Pemerintah Indonesia

Pada 8 April 1950, pemerintah pusat RIS, kemudian mengeluarkan ultimatum dan menginstruksikan kepada Andi Azis agar dalam kurun waktu 2 x 24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, diperintahkan agar semua pasukannya diawasi dan dikumpulkan di suatu tempat dan semua senjata dikembalikan. Andi Azis berangkat ke Jakarta pada 15 April setelah didesak oleh Presiden NIT, Sukawati. Ia terlambat sampai di Jakarta. Akibatnya, dia ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Pada 21 April 1950, Sukawati menyatakan NIT bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, dalam menumpas sisa-sisa kelompok Andi Azis, dikirimkan pasukan TNI pimpinan Mayor H. V. Worang yang disusul dengan pasukan TNI pimpinan kolonel A. E. Kawilarang.

Read More