Latar Belakang Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948

Pemberontakan PKI Madiun terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia, yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Selain Musso, pemberontakan ini melibatkan tokoh politik nasional, yaitu Amir Syarifuddin.

Persetujuan Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi van Mook. Pasukan TNI yang berada di belakang demarkasi van Mook terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Pada Januasi 1948, ribuan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi hijrah ke Surakarta dan Yogyakarta. Wilayah Indonesia yang semakin sempit ini pun semakin terblokade oleh kekuasaan Belanda. Perjanjian Renville sangat menguntungkan Belanda baik dari segi politis maupun ekonomis. Wilayah kekuasaan Belanda semakin luas dan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam menjadi milik Belanda. Akibatnya, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya dalam parlemen pada 23 Januari 1948. Hal ini menyebabkan Amir Syarifuddin turund ari jabatannya sebagai perdana menteri dan digantikan oleh Moh. Hatta. 

Amir Syarifuddin memiik menjadi oposis terhadap Kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Front tersebut merupakan sebuah organisasi massa gabunga PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOBSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI.

Drs. Moh. Hatta meneruskan program Reorganisasi dan Rasionalisai (Rera) yang sebelumnya dicanangkan oleh kabinet Amir Syarifuddin. Pada Mei 1948, keluar Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948 tentang pelaksanaan teknis rasionalisasi di bidang ketentaraan. Isi peraturan ini diantaranya peleburan divisi-divisi ketentaraan, pengurangan anggta angkatan bersenjata yang saat itu berjumlah 463.000, pembubaran TNI Masyarakat yang jumlahnya mencapai 90.000 orang (isinya sebagian besar laskar rakyat yang berideologi komunis dan tidak mau bergabung dengan militer di Surakarta (di bawah kendali FDR). Ribuan prajurit pun merasa kecewa dengan program Rera Kabinet Hatta tersebut. 

Kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi FDR. Betapa tidak, TNI Masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Tentara-tentara yang dibebastugaskan kemudian bergabung ke FDR karena beranggapan bahwa FDR adalah pembela nasibnya. Gejolak ini menjadi senjata FDR untuk menghantam Kabinet Hatta. Baik di dalam maupun di luar sidang BP-KNIP, FDR mengecam kebijakan rasionalisasi.

Pada 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia. Musso adalah tokoh PKI yang ada 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI ketika itu gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ia segera menyusun konsep yang disebut "Jalan Baru Musso". Ada tiga gagasan utama yang dikemukakan Musso, yaitu sebagai berikut.

1. Pertama, membentuk front nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan nonkomunis di bawah pimpinan PKI.
2. Kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis
3. Ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan Komunis Internasional (Komitern).
4. Pada 1 September 1948, diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso. Amir Syarifuddin ditempatkan di sekretariat pertahanan. Selanjutnya, tokoh-tokoh meuda diangkat sebagai Politbiro, antara lain Aidit, Lukamn, dan Njoto.