Upaya Penumpasan Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil oleh Pemerintah Indonesia

Upaya perdamaian dilakukan melalui perundingan antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Belanda mengenai gerakan APRA di Jakarta. Selain itu, diadakan perundingan antara Kepala Staf Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Eri Sudewo dan Panglima Divici C tentara Belanda, Mayor Jenderal Engels. Pihak Belanda, kemudian bersedia untuk mendesak APRA menghentikan gerakannya. Sayangnya, APRA tidak mau menghentikan gerakannya, bahkan gerakannya meluas hingga ke Jakarta.

Markas APRA

Selain upaya perdamaian, dilakukan pula operasi militer untuk menumpas gerakan APRA yang dilakukan oleh APRIS. Operasi militer ini mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga dengan cepat mampu mengusir APRA di Bandung. Selanjutnya, operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari 1950.

Read More

Jalannya Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil

Pada 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang Kota Bandung, Westerling dan anak buahnya menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai di jalan-jalan. Mereka juga menyerang Markas Staf Divisi Siliwangi dan berhasil mendudukinya setelah membuhun hampir seluruh prajurit jaga yang hanya berjumlah 15 orang serta Letnan Kolonel Lembong. Hanya tiga orang tentara Siliwangi yang selamat. Sedikitnya, 79 anggota APRIS tewas akibat serangan APRA di Bandung dan juga banyak penduduk sipil yang menjadi korban. 

Selain di Bandung, APRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerakan APRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II ini akan dilaksanakan pada 24 Januari 1950. Tujuannya adalah menyerang gedung tempat kabinet bersidang. Bahkan, mereka juga merencanakan untuk membunuh beberapa menteri kabinet, seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Namun, rencana ini tidak terealisasikan karena tercium oleh aparat intelijen.

Read More

Latar Belakang Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh Raymon Westerling. Sebagian besar anggota APRA adalah prajurit Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) dan Koninklijk Leger (KL) yang dipersenjatai.

Pemberontakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Mereka berupaya untuk mempertahankan berdirinya Negara Pasundan dengan APRA sebagai pasukan militer resminya. Hal ini karena menjelang 1950, keinginan negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kuat. Satu per satu negara bagian memilih bergabung dengan NKRI. Namun, hal ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi Belanda karena menginginkan Indonesia terpecah belah melalui negara-negara bagiannya dalam RIS.

Pemberontakan atau gerakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Dalam ramalan Jayabaya, nama Ratu Adil dikatakan sebagai orang yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Read More

Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) - Sulawesi Selatan

Latar Belakang

Pada masa Perang Kemerdekaan, banyak lahir laskar di Sulawei Selatan yang berjuan secara bergerilya menghadapi Belanda. Sesudah perang, para laskar tersebut bergabung dan membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). KGSS meminta agar para gerilyawan secara keseluruhan menjadi anggota TNI/APRIS dan dijadikan Divisi (Brigade) Hasanuddin dengan Kahar Muzakkar sebagai panglimanya. Tuntutan terebut ditolak pemerintah pusat dengan alasan anggota KGSS yang memenuhi syarat saja yang dapat diterima sebagai anggota TNI. Adapun yang tidak memenuhi syarat akan dimasukkan ke Korps Cadangan Nasional. Hal tersebut membuat Kahar Muzakkar dan pengikutnya kecewa.

Jalannya Pemberontakan

Pada 16 Agustur 1951, karena kecewa tuntutannya tidak dipenuhi, Kahar Muzakkar mengajak pengikutnya masuk hutan dengan membawa senjata. Selanjutnya, pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian Darul Islam pimpinan Kartosuwirjo dan pasukannya berganti nama menjadi Tentara Islam Indonesia (TII).

Upaya Penumpasan Pemberontakan oleh Pemerintah Indonesia

Jalannya pemberontakan DI/TII yang berlangsung di Sulawesi Selatan ini juga bertahan cukup lama. Pemberontakan baru berakhir setelah Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan TNI pada 3 februari 1965.

Read More

Latihan Soal Tradisi Sejarah Masyarakat Indonesia Masa Praaksara dan Masa Aksara

1. Apakah definisi jejak historis dan jejak nonhistoris?

Penjelasan:

a. Jejak historis yaitu jejak sejarah yang menurut para sejarawan memiliki atau mengandung informasi tentang kejadian yang historis sehingga dapat dipergunakan untuk menyusun penulisan sejarah.

b. Jejak nonhistoris yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang didalamnya tidak memiliki nilai sejarah atau hanya merupakan kejadian semata, tidak ada kaitan dengan peristiwa sejarah. 

2. Sebutkan berbagai macam rekaman tertulis yang Anda ketahui!

Penjelasan:

Rekaman tertulis di Indonesia terbagi menjadi sumber tertulis sezaman dan setempat, sumber tertulis sezaman tetapi tidak setempat, dan sumber tetulis setempat tidak sezaman. 

3. Apa sebab sumber tertulis sezaman dan setempat dapat dipercaya?

Penjelasan:

Karena sumber tersebut ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa itu, atau ditulis waktu, atau ditulis tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Seumber setempat maksudnya adalah penulisannya di dalam negeri sendiri. 

Sumber tertulis sezaman dan setempat sering dianggap lebih dapat dipercaya dalam penelitian sejarah dan kajian ilmu sosial karena beberapa alasan kunci. Beberapa alasan mengapa sumber-sumber tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi:

• Kedekatan waktu
• Relevansi kontekstual: sumber tertulis sezaman berasal dari periode waktu yang sama dengan peristiwa atau situasi yang dilaporkan. Ini memberikan konteks yang lebih langsung dan relevan terhadap kejadian yang dicatat. 
• Pengurangan Distorsi Waktu : semakin dekat waktu pembuatan sumber dengan peristiwa yang dilaporkan, semakin kecil kemungkinan distorsi atau perubahan informasi yang disediakan oleh ingatan yang tidak akurat atau interpretasi yang distorsi oleh waktu.
• Kedekatan lokasi
• Akses informasi langsung : sumber yang berasal dari lokasi yang sama dengan peristiwa atau fenomena yang dilaporkan seringkali mencerminkan pengalaman dan pandangan lokal secara langsung, memberikan detail yang mungkin tidak diakses oleh penulis dari luar daerah.
• Perspektif lokal : menggunakan sumber dari tempat yang sama membantu dalam memahami perspektif dan konteks budaya atau sosial yang khas dari lokasi tersebut.
• Akurasi dan detail
• Detail yang spesifik : sumber lokal dan sezaman sering memberikan detail yang lebih spesifik dan akurat mengenai kehidupan sehari-hari, adat-istiadat, dan peristiwa yang tidak selalu dicatat dalam sumber yang lebih umum atau dari luar daerah.
• Kesaksian langsung : sumber yang ditulis oleh orang yang secara langsung mengalami atau terlibat dalam peristiwa memberikan kesaksian langsung yang dapat lebih akurat dibandingkan dengan laporan yang disampaikan melalui generasi atau jarak yang jauh.
• Relevansi budaya dan sosial
• Pemahaman Budaya : penulis yang berasal dari tempat yang sama cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya, bahasa, dan norma sosial, yang memungkinkan mereka untuk mencatat peristiwa dengan lebih tepat sesuai dengan konteks lokal.
• Pengaruh sosial dan politik : informasi dalam sumber lokal mungkin lebih mengungkapkan bagaimana peristiwa dipengaruhi oleh atau memperngaruhi struktur sosial dan politik setempat.
• Kredibilitas dan validitas
• Pemeriksaan fakta : sumber yang sezaman dan setempat sering kali dapat diverifikasi melalui cross-referencing dengan sumber lain dari periode atau lokasi yang sama. Ini membantu memastikan bahwa informasi yang diebrikan adalah akurat dan tidak bias.
• Otoritas Lokal : penulis lokal mungkin memiliki otoritas atau keahlian dalam subjek yang mereka tulis, memberikan tingkat keandalan yang lebih tinggi dalam informasi yang mereka sediakan.
• Contoh dalam penelitian sejarah
• Dokumen Resmi : misalnya, arsip pemerintahan atau catatan resmi dari periode sejarah tertenru sering memberikan data yang akurat tentang kebijakan, administrasi, dan kegiatan sehari-hari.
• Jurnal Pribadi dan Surat : jurnal pribadi atau surat dari individu yang hidup pada waktu tertentu memberikan pandangan pribadi dan langsung tentang kehidupan dan peristiwa pada saat itu.

4. Apa bedanya penulisan sejarah kolonial dan penulisan sejarah nasional?

Penjelasan:

Penulisan sejarah kolonial adalah penulisan sejarah yang bersifat eropasentris. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperkukuh kekuasaan mereka di Nusantara. Penulisan sejarah yang berfokus barat ini jelas merendahkan derajat bangsa Indonesia dan mengunggulkan derajat bangsa Eropa. Sedangkan penulisan sejarah nasional adalah penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris, dengan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multidimensional. Jadi, penulisannya dilihat dari sisi kepentingan nasional. 

5. Uraikan konsep pendekatan dalam penulisan sejarah menurut Dr. Sartono Kartodirjo!

Penjelasan:

a. Pendekatan sosiologi untuk melihat segi sosial peristiwa yang dikaji, misalnya golongan masyarakat mana yang memelopori.

b. Pendekatan antropologi untuk mengungkapkan nili yang mendasari perilaku para tokoh sejarah, status, gaya hidup, dan sistem kepercayaan.

c. Pendekatan politik untuk menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, tingkat sosial, dan pertentangan kekuasaan. 

Read More

Gempa Bumi

Gempa bumi adalah fenomena geofisika yang terjadi ketika ada pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kerak bumi, menghasilkan gelombang seismik yang merambat melalui bumi. Ini dapat menyebabkan getaran yang dirasakan di permukaan bumi dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan tergantung pada kekuatan dan lokasi gempa. 

Sumber : www.pixabay.com

Penyebab Gempa Bumi

1. Tumbukan Tektonik : Gempa bumi sering terjadi di sepanjang batas lempeng tektonik, yaitu tempat di mana lempeng-lempeng kerak bumi bertabrakan, menjauh dari satu sama lain, atau bergeser relatif satu sama lain.

• Lempeng Konvergen: Di sini, dua lempeng bergerak saling mendekat dan salah satu lempeng dapat menyelam ke bawah lempeng lainnya (subduksi).
• Lempeng Divergen: Lempeng-lempeng bergerak menjauh satu sama lain, seperti di sepanjang punggungan tengah samudra.
• Lempeng Transform: Lempeng bergerak menyamping relatif satu sama lain, seperti di sepanjang sesar.

2. Aktivitas Vulkanik: Gempa bumi juga dapat terjadi akibat aktivitas vulkanik, di mana magma yang naik melalui kerak bumi dapat menyebabkan getaran.

3. Penurunan atau Kenaikan Permukaan: Proses geologis seperti penurunan permukaan tanah atau pengangkatan permukaan dapat menghasilkan getaran yang mirip dengan gempa bumi.

4. Kegiatan Manusia: Aktivitas manusia seperti penambangan, reservoir besar, dan eksplorasi minyak dan gas dapat memicu gempa bumi.

Jenis-jenis Gempa Bumi

1. Gempa Bumi Permukaan : terjadi di dekat permukaan bumi dan biasanya meyebabkan kerusakan paling besar. Dikenal juga sebagai gempa bumi dangkal.

2. Gempa Bumi Dalam : terjadi pada kedalaman yang lebih dalam di kerak bumi dan biasanya kurang merusak dibandingkan gempa permukaan.

Pengukuran Gempa Bumi

1. Skala Richter: mengukur kekuatan atau magnitudo gempa berdasarkan amplitudo gelombang seismik yang direkam oleh seismograf. Skala ini bersifat logaritmik, yang berarti setiap kenaikan satu unit di skala Richter menggambarkan peningkatan sepuluh kali lipat dalam amplitudo gelombang.

2. Skala Moment Magnitude (Mw): pengukuran yang lebih modern yang menggantikan Skala Richter. Mengukur energi total yang dilepaskan selama gempa bumi dan lebih akurat untuk gempa besar.

3. Skala Modified Mercalli (MM): mengukur intensitas gempa berdasarkan efek yang dirasakan oleh manusia dan kerusakan yang ditimbulkan. Skala ini mencakup pengukuran dari I (tidak terasa) hingga XII (kerusakan total).

Dampak dan Kerusakan

• Kerusakan Struktur : Gempa bumi dapat merusak atau menghancurkan bangunan, jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya.
• Tsunami: Gempa bumi bawah laut dapat memicu tsunami, yaitu gelombang laut besar yang dapat menyebabkan kerusakan luas di pantai.
• Liquefaksi: dalam kondisi tertentu, tanah yang jenuh air dapat kehilangan kekuatannya selama gempa, menyebabkan tanah menjadi cair dan menyebabkan kerusakan.
• Longsor : Gempa bumi dapat memicu longsoran tanah di daerah pegunungan atau bukit.

Mitigasi dan Persiapan

1. Desain Bangunan Tahan Gempa: menggunakan teknik rekayasa untuk membangun struktur yang dapat menahan getaran gempa.

2. Pendidikan dan Latihan : mengedukasi masyarakat tentang cara bertindak selama dan setelah gempa bumi.

3. Sistem Peringatan Dini: mengembangkan sistem yang dapat memberikan peringatan sebelum gelombang tiba.

Gempa bumi adalah fenomena alami yang dapat memiliki dampak besar pada masyarakat, dan upaya mitigasi dan persiapan sangat penting untuk mengurangi risiko dan kerusakan yang ditimbulkan.

Read More

e-Meterai

E-Meterai adalah bentuk modern dari meterai yang digunakan untuk kebutuhan administrasi hukum di Indonesia. Meterai adalah stempel resmi yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah dibubuhi biaya bea materai, yang merupakan bagian dari kewajiban pajak untuk dokumen-dokumen tertentu.

Apa itu e-Meterai?

e-Meterai adalah meterai elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai alternatif dari meterai fisik yang biasanya dicetak dan ditempelkan pada dokumen. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasikan administrasi dan mengurangi penggunaan dokumen kertas.

Fungsi e-Meterai

1. Pengganti Meterai Fisik: e-Meterai menggantikan meterai fisik yang biasanya berupa stempel kertas yang ditempelkan pada dokumen.

2. Verifikasi dan Keabsahan Dokumen: e-Meterai digunakan untuk memverifikasi keabsahan dan legalitas dokumen, sama seperti meterai fisik.

3. Penyederhanaan Proses Administrasi: Mempermudah proses administrasi dengan memungkinkan dokumen disertai meterai tanpa harus mencetak dan menempelkan meterai fisik.

Cara Kerja e-Meterai

1. Pembelian: e-Meterai dapat dibeli melalui portal atau aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, seperti situs web atau aplikasi mobile.

2. Penggunaan: Setelah dibeli, e-Meterai dapat diterapkan paa dokumen digital. Biasanya, kode unik atau QR yang disertakan dengan e-Meterai akan dicantumkan pada dokumen untuk membuktikan bahwa meterai tersebut sah.

3. Verifikasi: pihak yang menerima dokumen dapat memverifikasi keabsahan e-Meterai melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah, memastikan bahwa dokumen telah dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan.

Keuntungan e-Meterai

• Efisiensi : Mengurangi kebutuhan untuk mencetak dan mengirim dokumen fisik, sehingga mempercepat proses administrasi.
• Keamanan: Meningkatkan keamanan dokumen dengan memberikan tanda digital yang sulit dipalsukan.
• Lingkungan: mengurangi penggunaan kertas, sehingga lebih ramah lingkungan.
• Kemudahan akses: dapat diakses dan digunakand ari berbagai lokasi dengan koneksi internet.

Penggunaan e-Meterai

e-Meterai umumnya digunakan dalam dokumen-dokumen penting yang memerlukan pengesahan, seperti kontrak, perjanjian, dan dokumen legal lainnya. Implementasi e-Meterai merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi dokumen. 

Dengan penerapan e-Meterai, diharapkan proses administratif menjadi lebih sederhana dan lebih aman, serta mendukung transformasi digital di berbagai sektor.

Read More

Hybrid Topolgy

Hybrid topology adalah sebuah konsep dalam desain jaringan yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan dasar untuk menciptakan solusi yang lebih kompleks dan fleksibel. Dengan menggunakan hybrid topology, jaringan dapat mengoptimalkan keuntungan dari masing-masing topologi yang digabungkan, sambil mengatasi keterbatasan dari setiap topologi individu. 

Jenis-jenis Topologi Jaringan Dasar

Sebelum membahas hybrid topology lebih lanjut, penting untuk memahami beberapa topologi jaringan dasar yang sering digabungkan:

1. Topologi Bus : Semua perangkan terhubung ke kabel utama (bus). MUdah diterapkan , tetapi bisa menjadi masalah jika kabel utama rusak.
2. Topologi Star : Semua perangkat terhubung ke pusat (hub atau switch). Memudahkan manajemen dan deteksi masalah, tetapi pusat harus berfungsi dengan baik agar jaringan tetap operasional.
3. Topologi Ring : Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk sebuah cincin. Data bergerak dalam satu arah atau dua arah, dan sistemini dapat menghadapi masalah jika salah satu link rusak.
4. Topologi Mesh : Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya. Sangat tangguh dan menyediakan redundansi, tetapi kompleks dan mahal untuk diterapkan.
5. Topologi Tree : Gabungan dari topologi star dan bus. Memiliki struktur hierarkis dan mendukung banyak perangkat tetapi kabel utama bisa menjadi titik kegagalan.

Contoh Hybrid Topology:

1. Star-Bus Topology:

• Deskripsi: Menggabungkan topologi star dan bus. Dalam model ini, beberapa topolgi star (dengan masing-masing hub atau switch) dihubungkan menggunakan kabel bus.
• Keuntungan : Mengkomunikasikan keandalan topolgi star dengan kemudahan ekspansi dari topologi bus. Jika salah satu star hub gagal, perangkat yang terhubung ke hub tersebut tetap dapat beroperasi.

2. Star-Mesh Topology:

• Deskripsi : Menggunakan topologi star di pusat, dihubungkan dengan beberapa node lain menggunakan topologi mesh. Misalnya, semua perangkat di satu lokasi terhubung ke hub pusat dengan koneksi mesh yang menghubungkan hub pusat dengan hub pusat di lokasi lain.
• Keuntungan: Memadukan keandalan dan kemudahan manajemen dari star topology dengan redundansi dan kemampuan failover dari mesh topology.

3. Tree-Mesh Topology

• Deskripsi : Menggabungkan elemen dari topologi tree dengan topologi mesh. Biasanya, sebuah struktur tree digunakan dalam pengaturan hierarkis, dan mesh digunakan di dalam atau antara level hierarki untuk redundansi.
• Keuntungan : Memungkinkan organisasi yang besar dengan banyak node untuk memiliki pengaturan yang lebih terstruktur dan redundansi yang lebih baik.

Keuntungan Hybrid Topology

• Fleksibilitas: Dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik dengan memanfaatkan kelebihan dari berbagai topologi
• Skalabilitas: Memungkinkan jaringan untuk diperluas tanpa perlu membangun kembali dari awal.
• Redundansi dan Keandalan: Dapat menawarkan redundansi dan ketahanan lebih baik terhadap kegagalan jaringan.

Kekurangan Hybrid Topology

Kompleksitas: Lebih kompleks dalam perancangan dan pemeliharaan dibandingkan topologi dasar.

Biaya: Implementasi dan pemeliharaan dapat lebih mahal karena penggunaan perangkat tambahand an desain yang lebih rumit.

Hybryid topology digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan kombinasi dari berbagai fitur topologi untuk mendukung kebutuhan spesifik organisasi, baik dari segi kapasitas, keamanan, maupun performa.

Read More

Bahan Bakar Pesawat Terbang

Bahan bakar penerbangan atau avtur adalah bahan bakar jenis khusus berbasis dari minyak bumi digunakan untuk daya pesawat. Pada umumnya kualitasnya lebih tinggi dari bahan bakar yang digunakan dalam aplikasi yang lain, seperti mesin pemanasan atau mesin angkutan jalan, dan sering mengandung aditif untuk mengurangi risiko icing atau ledakan akibat temperatur tinggi.

Sebagian besar bahan bakar penerbangan yang tersedia untuk pesawat terbang jenis minyak bumi yang digunakan dalam mesin dengan busi (yaitu mesin piston dan rotary Wankel), atau bahan bakar untuk mesin turbin jet, yang juga digunakan dalam mesin pesawat diesel.

Pesawat terbang menggunakan bahan bakar khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknis dan keamanan penerbangan. Jenis bahan bakar yang digunakan tergantung pada jenis pesawat dan mesin yang dipakainya. Berikut adalah beberapa jenis bahan bakar pesawat terbang yang umum:

1. Avgas (Aviation Gasoline)

• Penggunaan : Digunakan untuk pesawat terbang kecil dengan mesin piston (jenis mesin yang juga ditemukan pada mobil). Avgas adalah bahan bakar yang sama dengan bensin, tetapi memiliki aditif khusus untuk meningkatkan performa mesin pesawat.
• Tipe Umum : 
• Avgas 100LL (Low Lead) adalah jenis avgas yang paling umum digunakan. "100" menunjukkan angka oktan, dan "LL" berarti "low lead" yang mengindikasikan kadar timbal yang lebih rendah dibandingkan dengan avgas sebelumnya.

2. Jet fuel (Bahan Bakar Jet)

• Penggunaan : Digunakan untuk pesawat terbang dengan mesin jet atau mesin turboshaft. Bahan bakar jet lebih padat energi diabndingkan avgas dan memiliki sifat yang sesuai untuk mesin jet.
• Jenis Umum:
• Jet A dan Jet A-1 : Ini adalah jenis bahan bakar jet yang paling umum. Jet A-1 memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan Jet A, menjadikannya lebih cocok untuk penerbangan internasional dan cuaca dingin. 
• Jet B : Juga dikenal sebagai "Jet B Kerosene," ini adalah campuran dari kerosin dan bensin yang memiliki titik beku lebih rendah daripada Jet A atau Jet A-1, tetapi kurang umum digunakan.
• JP-8. Bahan bakar jet yang digunakan oleh militer, dengan aditif tambahan untuk meningkatkan stabilitas dna performa dalam berbagai kondisi.

3. Biofuel (Bahan Bakar Bio)

• Penggunaan : Biofuel adalah bahan bakar alternatif yang dapat terbarukan, yang dapat digunakan sebagai pengganti atua campuran dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar ini diproduksi dari sumber-sumber organik, seperti alga, tanaman, atau limbah organik.
• Jenis Umum: 
• Sustainable Aviation Fuel (SAF): Ini adalah jenis bahan bakar bio yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan pesawat terbang.

4. Kerosin

• Penggunaan : Kerosin adalah komponen utama dalam bahan bakar jet dan memiliki berbagai aplikasi, termasuk sebagai bahan bakar untuk penerbangan. 
• Tipe : Selain Jet A dan Jet A-1, kerosin juga digunakan dalam industri dan sektor lain.

Faktor Pertimbangan

• Keamanan dan Kualitas : Bahan bakar pesawat harus memenuhi standar ketat untuk memastikan keselamatan dan performa pesawat. Ini termasuk kontrol kualitas dan uji laboratorium untuk mendeteksi kontaminan atau kualitas bahan bakar.
• Efisiensi Energi : Bahan bakar pesawat harus menyediakan energi yang cukup untuk mendukung penerbangan, termasuk jarak tempuh dan kecepatan yang dibutuhkan.

Bahan bakar pesawat dirancang untuk memastikan bahwa pesawat dapat beroperasi dengan aman dan efisien dalam berbagai kondisi penerbangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan bakar pesawat terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

Referensi:

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_penerbangan

Read More

Keberadaan Provinsi di Indonesia

Provinsi adalah bagian dari wilayah suatu negara, dan setiap provinsi terdiri atas beberapa wilayah kabupaten atau kotamadya. 

Ketika Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia terdiri atas delapan provinsi, yaitu:

1. Sumatera
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Sunda Kecil (sekarang menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur)
6. Maluku
7. Sulawesi
8. Kalimantan

Dalam perkembangannya, sampai dengan akhir pemerintahan Orde Baru Indonesia terdiri atas 27 provinsi, dua yang terakhir ialah Irian Barat (diresmikan pada tanggal 1 Mei 1963, dan sejak 1 Januari 2000 diganti namanya menjadi Papua) dan Timor Timur (diresmikan tanggal 15 Juli 1976). Akan tetapi berdasarkan jejak pendapat yang diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1999, sebagian besar (87,5%) rakyat Timor Timur memillih  merdeka. Selanjutnya berdasarkan Tap MPR tahun 1999 No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Tomor Timur, di mana Timor Timur menyatakan merdeka; maka Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada tahun 2000 provinsi di Indonesia menjadi 32 buah, dan pada tahun 2002 bertambah lagi menjadi 33 provinsi.

Indonesia adalah negara kepulauan yang dibagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi-provinsi ini adalah unit asministratif tingkat pertama di Indonesia dan masing-masing memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Per 2024, Indonesia memiliki 38 provinsi, yang terbagi ke dalam beberapa pulau utama dan wilayah. 

Read More

Apakah ketika Ibu Berbohong, anak juga tahu?

Kemampuan anak untuk mendeteksi kebohongan orang tua bisa bervariasi tergantung pada uasia, perkembangan emosional, dan pengalaman mereka. Secara umum, beberapa faktor yang memengaruhi apakah seorang anak bida mengetahui ketika ibu mereka berbohong meliputi:

1. Usia dan Perkembangan Kognitif : Anak-anak yang lebih muda mungkin tidak memiliki keterampilan kognitif yang cukup mendeteksi kebohongan. Namun, seiring bertabahnya usia dan perkembangan mereka, mereka mungkin lebih mampu membaca isyarat sosial dan emosional yang menunjukkan bahwa seseorang tidak jujur.
2. Keterampilan Sosial dan Emosional: Anak-anak yang memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik, seperti empati dan kemampuan membaca ekspresi wajah serta bahasa tubuh, mungkin lebih cepat mendeteksi inkonsistensi atau kebohongan.
3. Pengalaman sebelumnya: Anak-anak yang telah mengalami atau menyaksikan situasi di mana kebohongan terjadi mungkin lebih peka terhadap tanda-tanda kebohongan.
4. Hubungan dan Kepercayaan: Jika anak memiliki hubungan yang dekat dan penuh kepercayaan dengan orang tua mereka, mereka mungkin lebih cenderung merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres jika ada kebohongan, meskipun mereka mungkin tidak bisa selalu mengidentifikasi apa yang salah.
5. Perilaku dan Tanda-tanda Non-Verbal : Anak-anak seringkali memperhatikan perubahan dan perilaku orang tua, seperti ketidanyamanan atau ketidakkonsistenan dalam cerita. Jika perilaku ibu berubah secara tiba-tiba atau tidak konsisten, anak mungkin mencatat hal tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa anak-anak mungkin tidak selalu secara eksplisit mengungkapkan bahwa mereka tahu tentang kebohongan. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dan merespons dengan cara yang lebih halus atau emosional. Selain itu, interaksi terus-menerus dan jujur antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat.

Read More

Jaringan Global (GAN)

Istilah untuk network yang akan menghubungkan berbagai wireless network, misalnya WLAN (WiFi dengan hotspotnya), cakupan area sebuah satelit ds. Jangkauannya seperti MAN, yaitu melingkupi sebuah kota. Contohnya : IEEE 802.20, yaitu Mobile Broadband Wireless Access (MBWA).

Jaringan Global (GAN) sebenarnya mungkin merujuk pada "Generative Adversial Network" GAN dalam konteks pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. GAN adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang digunakan untuk menghasilkan data yang tampak seperti data asli. GAN terdiri dari dua jaringan saraf yang bersaing satu sama lain:

1. Generator: Jaringan ini bertugas menghasilkan data yang tampak seperti data asli dari input yang acak atau noise.
2. Discriminator : Jaringan ini bertugas membedakan antara data asli dan data yang dihasilkan oleh generator.

Proses pelatihan GAN melibatkan kedua jaringan ini yang saling berkompetisi. Generator mencoba menghasilkan data yang semakin mirip dengan data asli, sementara Discriminator berusaha semakin baik dalam membedakan data asli dari data buatan. Dengan demikian, keduanya saling mendorong untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.

Read More

Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

 

Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa 

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki dinamika yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, berfungsi sebagai ideologi negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa aspek dari dinamika perwujudan Pancasila:

1. Konstitusi dan Hukum

Pancasila diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan menjadi sumber dari semua hukum di Indonesia. Implementasi Pancasila dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan melibatkan pengembangan peraturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selama waktu, perubahan konstitusi dan undang-undang diharapkan dapat menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila dengan konteks sosial-politik yang berkembang.

2. Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Kurikulum pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia mencakup materi tentang Pancasila. Selain itu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui berbagai program pemerintah dan lembaga masyarakat, untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. Pengembangan Sosial dan Ekonomi

Dalam praktiknya, Pancasila harus tercermin dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonoimi yang adil dan merata, perlindungan terhadap hak-hak sosial, serta upaya pengentasan kemiskinan adalah beberapa cara untuk menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial merupakan implementasi langsung dari sila-sila Pancasila.

4. Politik dan Pemerintahan

Dalam konteks politik, Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi politik dan kebijakan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan politik dan administratif yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila, yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia.

5. Tantangan dan Penyesuaian

Pancasila menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya, seperti konflik sosial, intoleransi, dan kesenjangan ekonomi. Penyesuaian dan pembaruan dalam penafsiran dan penerapan Pancasila diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Hal ini mungkin melibatkan dialog dan revisi kebijakan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan efektif dala konteks modern.

6. Budaya dan Identitas

Pancasila juga berperan dalam pembentukan identitas nasional dan budaya Indonesia. Melalui Pancasila, berbagai budaya lokal dan tradisi dapat dihargai dan diintegrasikan dalam kerangka kebangsaan. Perayaan, upacara, dan simbol-simbol budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila membantu memperkuat rasa dan kesatuan bangsa. 

Secara keseluruhan, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memerlukan upaya terus-menerus untuk menjaga agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Read More

Soal dan Pembahasan Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit

1. Lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodenya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka, tetapi pada elektrode terbentuk gelembung-gelembung gas. Penjelasan untuk keadaan ini adalah ...

A. Larutan asam cuka bukan larutan elektrolit

B. Gas yang terbentuk adalah cuka yang menguap

C. Asam cuka merupakan elektrolit kuat

D. Sedikit sekali asam cuka yang terionisasi

E. Alat penguji elektrolit rusak

2. Larutan berikut dapat menghantarkan arus listrik, kecuali ...

A. Cuka

B. Soda

C. Kapur

D. Minyak Tanah

E. Kaporit

3. Suatu larutan adalah penghantar listrik yang baik, jika larutan itu mengandung ...

A. Air yang terionisasi

B. Air yang merupakan penghantar listrik

C. Elektron yang bergerak bebas

D. Ion-ion yang bergerak bebas 

E. Elektrode yang merupakan penghantar listrik

4. Larutan Natrium Klorida dan Asam Cuka, keduanya menghantarkan arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua larutan tersebut :

(1) merupakan senyawa ion

(2) bersifat netral

(3) mengandung ion

(4) merupakan senyawa kovalen

yang benar adalah ...

A. (1),(2),(3)

B. (1),(2)

C. (1),(3)

D. (1),(4)

E. (3) saja

5. Jika asam cuka dilarutkan ke dalam air, hanya sebagian kecil yang terurai menjadi ion-ion, karena asam cuka ...

(1) elektrolit lemah

(2) senyawa kovalen

(3) senyawa ion

(4) senyawa kovalen polar

yang benar adalah ...

A. (1),(2)

B. (1),(3)

C. (1),(4)

D. (2),(3)

E. (3),(4)

Penjelasan : 

Asam cuka atau asam asetat adalah contoh dari asam lemah. Ketika asam cuka dilarutkan dalam air, hanya sebagian kecil dari molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Ini terjadi karena asam cuka tidak sepenuhnya terdisosiasi dalam larutan, berbeda dengan asam kuat seperti asam klorida (HCl). Proses ini dapat dijelaskan dengan beberapa poin:

1. Karakteristik Asam Lemah

• Asam Lemah : asam cuka adalah asam lemah, yang berarti bahwa ia hanya terdisosiasi sebagian dalam air. Asam lemah memiliki kecenderungan rendah untuk melepaskan ion hidrogen dalam larutan.
• Konstanta Disosiasi Asam (Ka) : asam cuka memiliki konstanta disosiasi asam (Ka) yang relatif kecil, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil molekul asam cuka yang terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion asetat.

2. Reaksi Disosiasi

• Keseimbangan : reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan, di mana sebagian molekul asam cuka terdisosiasi menjadi ion asetat dan ion hidrogen, sedangkan sebagian besar tetap dalam molekul asam cuka.

3. Energi dan Stabilitas

• Energi Disosiasi : disosiasi asam cuka membutuhkan energi dan karena molekul asam cuka cenderung lebih stabil dalam bentuk molekul yang tidak terdisosiasi, proses tidak terjadi secara lengkap.
• Stabilitas : molekul asam cuka yang tidak terdisosiasi tetap lebih stabil dalam larutan dibandingkan dengan ion-ion hasil disosiasi. Ini membuat proses disosiasi hanya berlangsung sebagian.

4. Faktor Konsenstrasi

• Konsentrasi Asam : dalam larutan yang encer, konsentrasi asam cuka masih cukup tinggi dibandingkan dengan konsentrasi ion H+ dan CH3COO- yang terbentuk. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil dari molekul asam cuka yang terdisosiasi menjadi ion-ion.

5. Hukum Le Chatelier

• Prinsip Le Chatelier : prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu sistem berada dalam keadaan kesetimbangan dan mengalami perubahan, sistem akan berusaha untuk menanggapi perubahan tersebut dan kembali ke keadaan kesetimbangan. Dalam kasus asam cuka, jika terjadi peningkatan konsentrasi ion H+, sistem akan cenderung untuk mengurangi konsentrasi ion H+ dengan mengubah reaksi kesetimbangan menuju bentuk asam cuka yang tidak terdisosiasi.

Read More

Big Data dan Masalah Keamanan dalam Organisasi

Studi sebelumnya telah mengidentifikasi kemungkinan masalah keamanan dan privasi dalam kaitannya dengan data besar. Sebagai contoh, kekhawatiran yang muncul dalam pengumpulan data sensitif dan pribadi oleh organisasi yang terkait dengan masalah privasi. Namun, privasi data bukan satu-satunya masalah dalam hal keamanan big data. Suatu organisasi juga rentan terhadap ancaman keamanan lain dan serangan siber karena jangkauan data yang lebih luas yang dikumpulkan dan disimpan. Mekanisme keamanan dalam organisasi dengan kemampuan big data perlu dipasang dengan benar untuk menghindari pelanggaran keamanan yang tidak diinginkan seperti data dan informasi sensitif kepada pihak yang tidak diinginkan. Tanpa mekanisme keamananyang efektif, itu dapat menimbulkan beberapa dampak pada organisasi, diantaranya kerusakan reputasi dan kerugian finansial. 

Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dulit dikelola, dianalisis, dan diproses menggunakan metode tradisional. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi bisnis, sensor, dan lainnya. Meskipn big data menawarkan peluang besar untuk wawasan dan keputusan yang lebih baik, ia juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan. Berikut adalah beberapa masalah yang sering dihadapi organisasi dalam konteks big data.

1. Kebocoran Data

• Masalah : Data yang sangat besar dan kompleks sering kali melibatkan informasi sensitif. Kebocoran data bisa terjadi jika sistem keamanan tidak memadai atau jika data dikompromikan selama proses penyimpanan atau transmisi.
• Solusi : Implementasi enkripsi data baik saat data sedang transit maupun saat data tersimpan. Selain itu, kontrol akses yang ketat dan audit log juga penting untuk melindungi data.

2. Serangan Siber

• Masalah : Big data menyimpan informasi yang sangat berharga, yang membuatnya menjadi target menarik bagi peretas. Serangan seperti malware, ransomware, dan hacking dapat menargetkan data untuk pencurian atau penghancuran.
• Solusi : Penggunaan solusi keamanan yang canggih seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak antivirus. Selain itu, pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang baik juga dapat mengurangi risiko.

3. Privasi Data

• Masalah : Dengan banyaknya data yang dikumpulkan, privasi individu bisa terancam. Data pribadi yang tidak dilindungi dengan baik dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau disalahgunakan.
• Solusi : Implementasi kebijakan privasi yang kuat dan mematuhi regulasi seperti GDPR (General Data Protection Regulation) atau CCPA (California Consumer Privacy Act). Anonimiasi dan pseudonimisasi data juga dapat membantu melindungi privasi.

4. Integritas Data

• Masalah : Data yang salah atau tidak akurat dapat merusak keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut. Dalam big data, memastikan integritas dan akurasi data menjadi tantangan tersendiri.
• Solusi : Penerapan mekanisme validasi dan verifikasi data yang ketat, serta audit rutin untuk memastikan data tetap akurat dan konsisten.

5. Kontrol Akses

• Masalah : menjaga agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data adalah tantangan, terutama ketika data dibagikan di berbagai platform atau diakses oleh banyak pihak.
• Solusi : Penggunaan sistem kontrol akses berbasis peran (RBAC) dan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu.

6. Manajemen Data

• Masalah : menangani dan menyimpan data yang sangat besar dapat menjadi tantangan dalam hal efisiensi dan keamanan. Penyimpanan data yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kebocoran atau kerugian data.
• Solusi : Implementasi solusi manajemen data yang efektif dan penggunaan teknologi penyimpanan yang aman serta terkelola dengan baik.

7. Keamanan Infrastruktur

• Masalah : Infrastruktut yang digunakan untuk menyimpan dan memproses biga data, seperti server dan cloud services, dapat menjadi target serangan jika tidak diamankan dengan baik.
• Solusi : Menggunakan infrastruktur yang aman dan terkelola dengan baik, serta memastikan bahwa semua perangkat keras dan perangkat lunak diperbarui dengan patch keamanan tertentu.

Memastikan keamanan big data memerlukan pendekatan multi-lapis yang melibatkan teknologi, kebijakan, dan praktik keamanan yang baik. Organisasi harus secara proaktif mengidentifikasi risiko, menerapkan kontrol yang tepat, dan selalu memperbarui strategi keamanan mereka untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Read More

Writing the Research Proposal

Source : Practical Research Planning and Design Twelfth Edition 

A. The Research Proposal

    1. Essential to successful research

    2. Includes

        - Clearly stated problem and subproblem

        - Hypotheses and/or questions

        - Precise definitions of terms

        - Explanation of the purpose of the study

        - Specific details about all aspects of data collection and interpretation

B. Characteristics of a Research Proposal

Source : www.pixabay.com

    1. Straightforward document containing only necessary information

    2. Conventional prose, economy of words, precision of expression

    3. Clearly organized

    4. Usually follows convention

C. Organization of a Quantitative Proposal

    1. The problem and its setting

    2. Review of related literature

    3. Data and its treatment

    4. Qualifications of the researcher and team

    5. Study outline

    6. References

D. Organization of Qualitative Proposal

    1. Introduction

    2. Methodology

    3. Management plan, timeline, feasibility

    4. References

    5. Appendices

Key rule for both quantitative and qualitative proposals: Information should be presented in such a manner that it leads readers clearly and logically from one facet of the research project to the next.

E. Formatting Headings and Subheadings

1. Different formats indicate different levels of headings to be used. The American Psychological Association's Publication Manual (2010) specifies the following formats:

Read More

Dampak Positif Produk Informatika dan Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis

Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek memberikan dampak positif. Teknologi membuat interaksi antarsesama pengguna dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu dengan yang lain semakin tinggi. Selain itu, teknologi juga berhasil mengubah cara hidup manusia.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan cara lebih mudah, cepat, dan murah dengan dukungan teknologi yang tingkat kesejahteraan dan kenyamanan hidup serta mengurangi berbagai permasalahan sosial yang ada selama ini.  

Informatika adalah bidang ilmu mengenai perancangan dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang mencakup ilmu komputer, sistem informasi dan teknik komputer. Informatika juga menjadi sorotan terkait perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan pada kehidupan sosial sekarang. 

Dampak Positif Informatika Dilihat dari Sisi Positif adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Keseharian

Kita dapat berbelanja, membaca berita, berkomunikasi dengan saudara, dan mengurus keuangan secara online. Dengan adanya teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan kita mengatur perangkat rumah dari jarak jauh. 

Sekilas mengenai IoT

Internet of Things (IoT) adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet dan saling berkomunikasi satu sama lain. Perangkat ini bisa berupa berbagai macam barang seperti sensor, alat rumah tangga, mobil, dan perangkat elektronik lainnya. Dengan adanya IoT, perangkat-perangkat ini bisa mengumpulkan dan bertukar data, serta seringkali dapat dikendalikan atau dipantau melalui aplikasi atau sistem berbasis web. Contohnya, kita bisa mengatur suhu thermostat rumah dari jarak jauh melalui smarthphone, atau mobil kita bisa mengirimkan data pemeiharaan ke dealer secara otomatis. Tujuan dari IoT adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan pengambilan keputusan melalui penggunaan data yang diperoleh dari perangkat yang terhubung. 

2. Pendidikan Berbasis E-Learning

E-leraning menjadi solusi saat pandemi Covid-19. Pembelajaran daring melibatkan interaksi siswa-guru melalui video conference, materi dalam bentuk video, e-books, dan forum diskusi. Siswa berpartisipasi dalam kuis daring dan tugas daring,serta berkolaborasi dengan forum diskusi.

3. Kesehatan

Telemedicine memungkinkan kita berkonsultasi dengan dokter secara virtual, menerima resep obat, dan obat diantarkan ke rumah. Pembayaran dilakukan secara online.

4. Perdagangan (E-commerce)

Saat ini, banyak brand e-commerce seperti yang menjadi pasar virtual favorit untuk berbelanja bagi banyak orang. Barang bisa berupa fisik atau digital, dengan pembayaran melalui e-payment. Untuk daerah dengan akses internet terbatas, kolaborasi dengan penyedia layanan internet lokal bisa dikembangkan.

5. Pekerjaan

Kemajuan informatika menciptakan lapangan kerja baru dalam pengembangan web, aplikasi, pemrograman, analisis data, dan pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan dari rumah. Pekerjaan non-teknologi juga semakin terbantu oleh Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berkomunikasi dan menjalankan bisnis. TIK juga telah membuka lapangan kerja wiraswasta yang dapat beroperasi dari berbagai lokasi tanpa batas geografi

Read More

Sistem Produksi pada Artificial Intelligence

Metode pencarian memainkan peranan sangat penting dalam penyelesaian masalah. Untuk mempermudah pemahaman sistem intelijensia berbasis teknik pencarian, marilah kita bahas tentang SIstem Produksi yang terdiri dari [RIS91]:

a. Sebuah himpunan aturan, masing-masing terdiri dari sisi kiri yang menentukan kemampuan aplikasi dari aturan tersebut dan sisi kanan yang menggambarkan operasi yang dilakukan jika aturan tersebut dilaksanakan.

b. Satu atau lebih pengetahuan atau basis data yang berisi informasi apa pun untuk tujuan tertentu. Beberapa bagian basis data bisa permanen, dan bagian yang lain bisa hanya merupakan solusi untuk masalah saat ini. Informasi dalam basis data ini disusun secara tepat.

c. Strategi kontrol yang menspesifikasikan urutan dimana aturan akan dibandingkan dengan basis data dan menspesifikasikan cara pemecahan masalah jika beberapa aturan dapat dilakukan pada waktu yang sama. Syart-syarat strategi kontrol :

• cause motion : strategi kontrol yang tidak menyebabkan motion tidak akan pernah mencapai solusi
• systematic : pada setiap siklus, pilih secara random aturan-aturan yang dapat diaplikasikan. Strategi ini lebih baik dari pertama, karena menyebabkan motion. Pada akhirnya strategi tersebut akan mencapai solusi. Tetapi, mungkin kita akan mengunjungi beberapa state yang sama selama proses tersebut dan mungkin menggunakan lebih banyak langkah daripada jumlah langkah minimun yang diperlukan. Hal ini disebabkan strategi kontrol tersebut tidak didtematik. Beberapa strategi kontrol yang sistematik telah diusulkan, yang biasa disebut sebagai metode-metode pencarian yang akan di bahas di metode-metode pencarian

d. Pengaplikasikan aturan (a rule applier) untuk mengaplikasikan aturan yang terpilih.

Read More

Mengenal Robot Sophia, Robot Humanoid Pertama yang Memiliki Kewarganegaraan

Sophia merupakan robot humanoid yang mampu berperilaku layaknya manusia. Robot ini menjadi terkenal sejak diluncurkan pertama kali pada 2016. Hanson Robotics, perusahaan robotika yang berbasis di Hong Kong, akan meluncurkan empat model robot termasuk Sophia dari pabriknya pada tahun paruh pertama 2021. Solusi yang dihadirkan robot berbasis kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) tidak terbatas pada perawatan kesehatan.

Beberapa Fitur Utama dari Sophia adalah:

1. Ekspresi Wajah dan Interaksi : Sophia dapat meniru berbagai ekspresi wajah manusia dan berinteraksi dalam percakapan dengan cukup baik. Ini dilakukan melalui kombinasi teknologi pemrosesan bahasa alami (natural language processing) dan sistem pengenalan wajah.
2. Kemampuan Berbicara : Sophia dilengkapi dengan teknologi AI yang memungkinkannya memahami dan merespons pertanyaan serta pernyataan dari manusia. Dia juga bisa mengadakan percakapan sederhana dan memberikan jawaban yang relevan.
3. Penampilan Humanoid : Sophia dirancang dengan penampilan yang menyerupai manusia, termasuk kulit yang dapat bergerak dan ekspresi wajah yang realistis.
4. Status Kewarganegaraan : Pada tahun 2017, Sophia mendapatkan status kewarganegaraan dari Arab Saudi, menjadikannya robot pertama yang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara. 

Read More

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) - Aceh

Latar Belakang

Pada awal Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri (dalam Kabinet Hatta II) Syafruddin Prawiranegara ditempatkan di Aceh dengan tujuan memimpin perjuangan di Sumatra jika perundingan KMB gagal. Syafruddin, tanpa berkonsultasi dengan kabinet, menjadikan daerah Aceh sebagai provinsi, terlepas dari Provinsi Sumatra Utara. Daud Beureuh diangkat sebagai gubernur. 

Ketika Republik Indonesia menjadi negara kesatuan kembali pada 1950, pemerintah mulai melakukan penyederhanaan asministrasi pemerintahan, yaitu menurunkan status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Sumatra Utara. Hal ini tentu saja membuat Daud Beureuh kecewa dan para pengikutnya kecewa, terutama anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpinnya.

Jalannya Pemberontakan

Pada awal tahun 1951, setelah RIS bubar, status daerah Aceh dikembalikan menjadi keresidenan dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara. Penurunan status Aceh ini membuat Daud Beureuh kecewa. Ia kemudian membangun kekuatan untuk menentang pemerintah. Guna menghimpun dukungan rakyat, Daud mengobarkan sentimen agama (Islam) dan kedaerahan. Ia juga menjalin komunikasi dengan Kartosuwirjo.

Pada 21 September 1953, Daud Beureuh kemudian mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwirjo. Segera setelah maklumat diumumkan, dilaksanakan gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia.

Upaya Penumpasan Pemberontakan oleh Pemerintah Indonesia

Guna mengamankan daerah Aceh, Komandan Daerah Militer (KDMA) Letnan Kolonel Sjamaun menerapkan kebijakan "Konsepsi Prinsipil Bijaksana". Inti dar kebijakan tersebut adalah menerima para pemberontak yang ingin menghentikan perlawanan dan menghancurkan mereka yang masih membangkang. Pada 5 dan 7 Juli 1957, Sjamaun Gaharu mengadakan pertemuan dengan para tokoh DI di Desa Lamteh. Pertemuan ini menghasilkan "Ikrar Lamteh" yang intinya kedua pihak sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh. beberapa tokoh DI menyetujui ikrar tersebut, tetapi Daud Beureuh menolak ikrar tersebut. Daud Beureuh tetap melanjutkan pemberontakan. Upaya persuasif terus dilakukan pemerintah untuk membujuk agar Daud Beureuh mau berunding.

Pada 17 Desember 1962, diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam I Kolonel M. Yasin. Secara bertahap, Gerakan DI/TII di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dan situasi keamanan di Aceh pulih kembali. Dengan kembalinya Daud Beureuh ke masyarakat, keamanan di daerah Aceh sepenuhnya pulih kembali.

Read More

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) - Jawa Timur

Latar Belakang

Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, komandan laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap hasil Persetujuan Renville yang memaksa TNI dan laskar perjuangan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta.

Jalannya Pemberontakan

Pada Agustus 1948, Amir Fatah membawa tiga kompi pasukan Hizbullah ke Pekalongan yang sudah ditinggalkan oleh TNI akibat Persetujuan Renville. Ia kemudian mendirikan Majelis Islam dan pasukan bersenjata Muhajidin sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan. 

Amir Fatah kemudian ditunjuk oleh Kartosuwirjo sebagai pemimpin Darul Islam di Jawa Tengah. Pada 23 Agustus 1949, Amir memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosuwirjo, Bumiayu dijadikan sebagai basis pertahanannya. Pasukan Amir kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI, termasuk pos-pos TNI di Kota Pekalongan. Akibat serangan pasukan Amir, Komisaris Bambang Supeno gugur.

Upaya Penumpasan Pemberontakan oleh Pemerintah Indonesia

Pada tahun 1950, TNI membentuk Gerakan Banteng Negara (GBN) di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini (kemudian digantikan Letnan Kolonel Bachrun). Dibertuknya GBN ini bertujuan memisahkan DI Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam operasinya, GBN berhasil menghentikan pemberontakan DI Jawa Tengah. Amir Fatah pun berhasil ditangkap pada 22 Desember 1950.

Read More

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) - Jawa Barat

Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia. Penggagas berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pemberontakan ini diawali dengan diproklamasikannya berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 oleh Kartosuwirjo. Pengaruh Kartosuwirjo kemudian berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya di Jawa Tengah dipimpin oleh Amis Fatah, di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzakkar, di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. 

Latar Belakang DI/TII Jawa Barat

Gagasan utama mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) sebenarnya sudah muncul pada masa pendudukan Jepang. Untuk merealisasikan gagasannya, langkah awalyang ditempuh Kartosuwirjo adalah mendirikan Institut (pesantren) Suffah untuk merekrut para pengikutnya. Selain sebagai tempat pendidikan Islam, juga digunakan sebagai tempat latihan kemiliteran bagi pemuda Islam, yaitu Hizbullah dan Sabilillah, serta pusat penyebaran propaganda tentang pembentukan negara Islam.

Setelah Agresi Militer Belanda I, tepatnya pada 14 Agustus 1947, Kartosuwirjo menyatakan perlawanannya terhadap Belanda. Kartosuwirjo menolak hasil Persetujuan Renville yang ditunjukkan dengan melaksanakan hijrah. Kartosuwirjo bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berjumlah sekitar 400.000 orang tetap memilih tinggal di wilayah Jawa Barat.

Jalannya Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Pada Februari 1948, Kartosuwirjo sebagai sekretaris I Partai Masyumi membeukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat. Melalui konferensi di Cisayong, dibentuklah Negara Islam Indonesia (NII) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang dipusatkan di suatu tenpat di daerah pegunungan di sekitar Jawa Barat.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II yang mengakibatkan jatuhnya Ibu Kota RI Yogyakarta. Hal ini juga menganggap bahwa Jawa Barat merupakan daerah de facto NII. Pasukan Siliwangi yang melakukan long march dianggap sebagai tentara liar. 

Kontak senjata dengan TNI terjadi pertama kali pada 25 Januari 1949, ketika pasukan Divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, kemudian terjadi perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Islam Indonesia, dan tentara Belanda. Upaya perdamaian dilaksanakan oleh pemerintah melalui M. Natsir yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan pusat Masyumi. Namun, upaya tersebut gagal, bahkan pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Upaya Penumpasan Pemberontakan oleh Pemerintah Indonesia

Penumpasan pemberontakan DI/TII dilakukan melalui jalan damai dan operasi militer. Berikut upaya penumpasan pemberontakan DI/TII.

• Jalan damai : untuk meghentikan pemberontakan Kartosuwirjo, pemerintah RIS membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwirjo. Usaha ini gagal. Begitu pula usaha Wali Alfatah pada masa Kabinet Natsir membujuk Kartosuwirjo untuk berunding juga mengalami kegagalan. Berbagai usaha pemerintah menyelesaikan pemberontakan dengan jalan damai mengalami kegagalan karena Kartosuwirjo hanya bersedia berunding jika pemerintah mengakui keberadaan NII.
• Operasi militer : pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti pendekatan musyawarah, naun tidak membawa hasil. Akhirnya, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer. Pasukan Siliwangi melakukan operasi militer Bharatayudha dengan strategi pagar betis dan berhasil mendesak kelompok DI/TII. 

Pada 4 Juni 1962. Kartosuwirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, oleh pasukan dari Batalyon 328 Divisi Siliwangi, Kartosuwirjo kemudian di eksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 5 September 1962

Read More

Upaya Penumpasan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948 oleh Pemerintah Indonesia

Untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pada 15 September 1948, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Daerah Surakarta yang juga membawahi wilayah Semarang, Pati, dan Madiun. Selanjutnya, Kolonel Gatot Subroto menginstruksikan penghentian tembak-menembak dan memerintahkan para komandan pasukan yang sedang bertikai agar segera menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia. 

Pada 19 September 1948, Presiden Sukarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih "Musso atau Soekarno-Hatta". Artinya, memilih PKI atau setia pada Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pemerintah melakukan penumpasan dengan melancarkan operasi militer, serta melarang penerbitan surat kabar yang berhaluan komunis. Beberapa surat kabar yang dilarang terbit di antaranya Patriot, Bintang Merah, Revolusioner, dan Suara Ibu Kota.

Kabinet Hatta segera bersidang untuk menentukan sikap dalam menghadapi masalah tersebut. Badan Pekerja KNIP kemudian menyetujui undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno selama tiga bulan untuk mengadakan usaha penyelamatan negara Republik Indonesia. Pada saat itu, Jenderal Soedirman dalam kondisi sakit sehingga jabatan pemimpin operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima Markas Besar Komando (D)Jawa (MBKD) yang saat itu dijabat oleh Kolonel A. H. Nasution.

Read More

Jalannya Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948

Situasi politik di dalam negeri semakin memanas ketika mulai terjadi pemogokan buruh dimana-mana yang di provokasi oleh PKI. Anggota serikat buruh, pemuda, dan tentara dihasut agar bergerak bersama menentang pemerintah. Kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya pada 13-16 September 1948. Di awali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, dr. Muwardi pimpinan barisan Benteng yang anti-FDR diculik kemudian dibunuh. Selanjutnya, terjadi pemogokan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu. Semua peristiwa ini digerakkan oleh PKI dan FDR sebagai bagian dari upayanya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Kabinet Hatta mengumumkan bahwa negara berada dalam kondisi bahaya. 

Pada 19 September 1948, FDR/PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Dengan mengerahkan ribuan anggota satuan TNI yang memihak kepada komunis, mereka menyerang dan berhasil merebut Kota Madiun dan menjadikannya sebagai ibu kota pemerintahan Negara Republik Soviet Indeonsia. Segera setelah menduduki dan membunuh tokoh pemerintahan dan partai yang tidak mau tunduk kepada PKI. Dalam waktu singkat, PKI berhasil emnguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa tengah, seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi.

Read More

Latar Belakang Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948

Pemberontakan PKI Madiun terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia, yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Selain Musso, pemberontakan ini melibatkan tokoh politik nasional, yaitu Amir Syarifuddin.

Persetujuan Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi van Mook. Pasukan TNI yang berada di belakang demarkasi van Mook terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Pada Januasi 1948, ribuan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi hijrah ke Surakarta dan Yogyakarta. Wilayah Indonesia yang semakin sempit ini pun semakin terblokade oleh kekuasaan Belanda. Perjanjian Renville sangat menguntungkan Belanda baik dari segi politis maupun ekonomis. Wilayah kekuasaan Belanda semakin luas dan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam menjadi milik Belanda. Akibatnya, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya dalam parlemen pada 23 Januari 1948. Hal ini menyebabkan Amir Syarifuddin turund ari jabatannya sebagai perdana menteri dan digantikan oleh Moh. Hatta. 

Amir Syarifuddin memiik menjadi oposis terhadap Kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Front tersebut merupakan sebuah organisasi massa gabunga PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOBSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI.

Drs. Moh. Hatta meneruskan program Reorganisasi dan Rasionalisai (Rera) yang sebelumnya dicanangkan oleh kabinet Amir Syarifuddin. Pada Mei 1948, keluar Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948 tentang pelaksanaan teknis rasionalisasi di bidang ketentaraan. Isi peraturan ini diantaranya peleburan divisi-divisi ketentaraan, pengurangan anggta angkatan bersenjata yang saat itu berjumlah 463.000, pembubaran TNI Masyarakat yang jumlahnya mencapai 90.000 orang (isinya sebagian besar laskar rakyat yang berideologi komunis dan tidak mau bergabung dengan militer di Surakarta (di bawah kendali FDR). Ribuan prajurit pun merasa kecewa dengan program Rera Kabinet Hatta tersebut. 

Kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi FDR. Betapa tidak, TNI Masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Tentara-tentara yang dibebastugaskan kemudian bergabung ke FDR karena beranggapan bahwa FDR adalah pembela nasibnya. Gejolak ini menjadi senjata FDR untuk menghantam Kabinet Hatta. Baik di dalam maupun di luar sidang BP-KNIP, FDR mengecam kebijakan rasionalisasi.

Pada 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia. Musso adalah tokoh PKI yang ada 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI ketika itu gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ia segera menyusun konsep yang disebut "Jalan Baru Musso". Ada tiga gagasan utama yang dikemukakan Musso, yaitu sebagai berikut.

1. Pertama, membentuk front nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan nonkomunis di bawah pimpinan PKI.
2. Kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis
3. Ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan Komunis Internasional (Komitern).
4. Pada 1 September 1948, diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso. Amir Syarifuddin ditempatkan di sekretariat pertahanan. Selanjutnya, tokoh-tokoh meuda diangkat sebagai Politbiro, antara lain Aidit, Lukamn, dan Njoto.

Read More

Pengertian Disintegrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persautan; perpecahan. Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati dalam Sosiologi: Suatu Pengantar (2015) mengibaratkan disintegrasi seperti tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing. Jika seseorang sedang sakit, bisa dikatakan dalah satu bagian tubuhnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi secara keseluruhan, bagian-bagian tubuh manusia merupakan suatu keserasian yang fungsional. Jika contoh tubuh tersebut diganti menjadi negara adalah sebagai berikut. Jika ada suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu dampaknya. Akibatnya dapat membuat negara menjadi terpecah belah, bahkan runtuh. 

Pada Negara Indonesia, peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 ternyata bukanlah titik puncak integrasi nasional. Pada periode awal kemerdekaan, tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan. Golongan tersebut ada yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut kehilangan hak-haknya jika Belanda meninggalkan Indonesia. Secara umum, pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah berikut.

1. keinginan untuk memandirikan negara sendiri yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempertahankan bentuk negara federal
3. Keengganan APRIS di negara bagian bergabung dengan TNI dan menolak kebijakan pemerintahan. Hatta untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisai dalam tubuh militer yang menekankan profesionalisme. 

Read More

Penyerahan Kedaulatan Indonesia dan Kembali ke Bentuk Negara Kesatuan

Pada 23 Agustus 1945, Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag. Konferensi ini selesai pada 2 November 1949. Salah satu hasilnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 15 Desember 1949, diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Keesokan harinya, Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, kemudian diambil sumpahnya pada 17 Desember. Pada 20 Desember 1949, Kabinet RIS yang pertama di bawah Moh. Hatta selaku perdana menteri, dilantik oleh Presiden Sukarno. 

Pada 23 Desember, Moh. Hatta memimpin delegasi RIS berangkat ke Belanda untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. 

Selanjutnya, pada 27 Desember 1949, baik di Indonesia maupun di Belanda, diadakan penandatanganan naskan penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Di Belanda, di Ruang Takhta Amsterdam, Ratu Juliana (Belanda), Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Belanda Mr. A. M. J. A. Sassen, dan Ketua Delegasi Indonesia Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS. Sementara itu, pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A. H. J. Lovink, membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Hal ini menandakan bahwa secara formal Belanda mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Papua). Demikian, secara resmi berakhirlah perang kemerdekaan Indonesia. 

Pada hakikatnya, penandatanganan piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS adalah pengakuan Belanda terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sendiri atas wilayah nasionalnya, yang dalam hal ini diwakili oleh RIS. Republik Indonesia Serikat terdiri dari enam belas negara bagian. Selain Republik Indonesia, beberapa di antaranya dalah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.

Sebenarnya, dibentuknya Republik Indonesia Serikat merupakan upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia.. Oleh karena itu, rakyat di negara-negara federal yang sejak akhir tahun 1949 menjadi negara bagian RIS, tetap menghendaki bentuk negara kesatuan. Sejak awal tahun 1950, sudah muncul gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian dan penggabungannya dengan RI.

Read More

Pengertian Integrasi dan Integrasi Nasional

Sebelum membahas berbagai upaya gerakan disintegrasi bangsa yang tercatat sepanjang sejarah Indonesia, penting untuk memahami pengertian integrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Menurut sejarawan politik dari Inggris, Wiliam Howard Wriggins (1996), integrasi berarti penyatuan bangsa (suku) berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa.

Berdasarkan cakupan wilayah, muncul istilah integrasi nasional atau bangsa. Bangsa (nation) adalah kelompok manusia yang heterogen (beraneka ragam) sifatnya, tetapi memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat permanen. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan, serta hasrat untuk bersatu. Adapun Clifford Geertz, mendefinisikan bahwa bangsa merupakan kumpulan orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Terwujudnya integrasi dalam cakupan nasional penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatannya. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dibentuk berdasarkan ikatan bersama karena memiliki kesamaan sejarah, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. 

Masyarakat yang terintegrasi merupakan harapan setiap negara, terutama yang memiliki wilayah yang luas dan keragaman penduduk di beberapa aspek kehidupan. Masyarakat yang mampu membangun integrasi nasional memiliki kekuatan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan membangun kejayaan nasional. Kekuatan tersebut merupakan kondisi yang penting untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Ketika di dalam masyarakat sering terjadi pertentangan atau konflik, akibatnya akan lebih banyak kerugian, baik fisik maupun mental. Keadaan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan negara dan mengancam integritas bangsa. Negara yang masyarakatnya tidak terintegrasi akan sulit dalam mencapai tujuan nasional yang diharapkan.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong dan menghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Berikut ini sejumlah faktor yang dapat mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia.

1. Menurut Ernest Renan faktor pendorong terwujudnya integrasi adalah perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama.
2. Kekuasaan kolonialisme Belanda selama kurang lebih 350 tahun telah banyak memberikan andil bagi terbentuknya integrasi nasional. Hal ini sebagai akibat adanya persamaan nasib dalam sejarah, yaitu sebagai bangsa yang sama-sama dijajah oleh Belanda dan memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita tersebut adalah melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Belanda untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.
3. Keinginan bersatu, seperti telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.
4. Rasa cinta tanah air dan bangsa yang diwujudkan dalam upaya memperoleh kemerdekaan, menegakkan kedaulatan, baik melalui perlawanan dan perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi melalui meja perundingan.

Adapun sejumlah faktor yang dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Masih adanya etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain.
2. Tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur sehingga mendorong munculnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat.

Read More

Cara Kuda Laut dan Kupu-kupu dalam Bergerak dan Memperoleh Makanan

bergerak dan memperoleh makanan by Iryanti Andriyani

A. Kuda Laut

- Cara Bergerak :

• Gerakan Menggunakan Sirip Dorsal : Kuda laut tidak dapat berenang dengan cepat. Sebagai gantinya, mereka menggunakan dirip dorsal kecil yang terletak di bagian punggun mereka untuk berenang. Sirip ini bergetar dengan frekuensi tinggi, membantu kuda laut untuk bergerak maju. 
• Gerakan Sirip Pektoral : Selain sirip dorsal, kuda laut juga menggunakan sirip pektoral yang terletak di samping kepala mereka untu mengatur arah gerakan dan menjaga keseimbangan. 

Sumber : www.pixabay.com

- Cara Memperoleh Makanan :

• Menyaring Makanan dengan Mulut : kuda laut tidak memiliki gigi. Mereka memiliki mulut yang berbentuk seperti tabung panjang, yang memungkinkan mereka untuk menyedot makanan dengan cara menyedot air. Mereka biasanya menyedot plankton, krustasea kecil, dan larva ikan. 
• Gerakan Menunggu : kuda laut sering kali berpegangan pada vegetasi laut atau benda lain dengan ekor mereka yang dapat melingkar, sehingga  mereka bisa tetap stabil di tempat tanpa harus terus-menerus berenang. Ini memungkinkan mereka untuk menunggu dan menyedot mangsa yang lewat. 

Read More

Aparatur Sipil Negara, Apa itu?

Pengertian Aparatur

Aparatur didefinisikan sebagai segenap unsur atau komponen dalam suatu organisasi, lembaga, atau instansi yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatus negara terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pejabar negara hingga pegawa negeri sipil yang bertugas di berbagai kementrian, lembaga, dan daerah. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya.

Sumber : www.pixabay.com

Peran Aparatur

Peran aparatur sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, mengelola keuangan negara, memberikan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas dan keamanan negara. Aparatur juga berperan dalam membangung hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang baik dan saling menguntungkan. 

Nah, sekarang Apa itu ASN?

Dalam konteks Indonesia, sistem aparatur pemerintah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait dengan kepegawaian, mulai dari penerimaan, pengangkatan, promosi, hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan aparatur pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang jelas dalam dalam mengatur sistem aparatur agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah baik yang berstatus PNS ataupun PPPK. Seorang yang diangkat sebagai pegawai ASN belum tentu PNS, sebab bisa saja dia adalah PPPK. Sedangkan semua PNS sudah pasti ASN. Setiap ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama-sama mengemban tugas dan kewajiban melaksanakan kebijakan publik yang harus dipenuhi. Tugas, kewajiban, dan fungsi ASN itu telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 pasal 10 dan 11. 

Read More