Kembalinya negara ke NKRI di antaranya dilatarbelakangi adanya negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS.
Pada masa demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer. Ternyata kabinet parlementer menjadikan Indonesia tidak stabil. Sebab partai-partai politik yang ada mementingkan partainya masing-masing. Akibatnya dalam waktu kurang dari 10 tahun telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Pada masa demokrasi liberal tahun 1955 dilaksanakan Pemilu I yang diselenggarakan dua tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih Konstituante.
Kegagalan Konstituante dalam tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, menyebabkan Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada tanggal 10 Juli 1959 dibentuk Kabinet Kerja (Kabinet Kerja I). Presiden oekarno sebagai perdana menterdi dan Ir. Juanda, sebagai mantan perdana menteri Kabinet Karya ditunjuk sebagai menteri pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensil pertama setelah Dekrit Presiden. Program kerja Kabinet Kerja I disebut Triprogram.
Program-prograrm kabinet berpedoman pada pidato Presiden Soekarno pada HUT kemerdekaan Ri ke-14 dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato tersebut dikenal dengan nama "Manifesto Politik Republik Indonesia" (Manipol) yang orang awam menyebutnya Manipol USDEK. Atas usul DPAS Manipol ditetapkan sebagai GBHN.
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpanagan terhadap Pancasila dan UUD 1945, antara lain: lembaga-lembaga negara berintikan Nasakom, pengangkatan presiden seumur hidup, pelaksanaan sidang umum MPRS di Bandung, dan penetapan pidato presiden sebagai GBHN.
Penyimpangan juga terjadi dalam bidang politik luar negeri bebas aktif, antara lain: adanya pembagian kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu Oldefo dan Nefo, pembentukan poros Jakarta-Peking, Indonesia keluar dari PBB, dan Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia.
Pada awalnya kemerdekaan RI diberlakukan tiga mata uang yaitu: mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pemerintah pendudukan Jepang.
Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia antara lain: mengdakan pengguntingan uang, mengadakan Rencana Pembangunan Delapan Tahun, dan mengadakan deklarasi ekonomi.
0 Comments:
Posting Komentar