Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

Dalam rangka menuntut pembubaran PKI, maka muncul kesaatuan-kesatuan aksi, seperti: KAMI, KAPPI, KAPI dan lain-lain yang tergabung dalam Front Pancasila, yang kemudian melancarkan tuntutan yang dikenal dengan nama Tritura. Isi Tritura adalah bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur G 30 S, dan turunkan harga.

Pada tanggal 11 Maret 1966 lahirlah Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Ini berarti salah satu tuntutan Tritura telah terpenuhi, yakni pembubaran PKI dan ormas-ormasnya dan dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Letnan Jenderal Soeharto. Lahir Supersemar, menandai lahirnya Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde baru yang sering disebut Orde Pembangunan, mulai tanggal 1 April 11969 mulai melaksanakan Pembangunan Nasional Berencana yang dikenal dengan  nama Pelita. Usaha pelaksanaan demokrasi Pancasila, pemerintah Orde Baru mulai tahun 1971 melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan pemilu nerikutnya adalah 1977, 1982, 187, 1997. Sedangkan pada masa Reformasi telah diselenggarakan Pemilu dua kali yaitu 1999 dan 2004.

Pada masa pemerintah Orde Baru terjadi integrasi Timor-Timur ke wilayah Republik Indonesia, sebagai provinsi yang ke-27 untuk bergabung dengan Indonesia. Integrasi ini kemudian dikukuhkan dengan Tap MPR No. VI/MPR/`978. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie Timor Timur lepas dari RI, karena hasil jejak pendapat yang dilaksanakan tanggal 30 November 1999, rakyat Timor Timur 78,5% menyatakan menolak bergabung dengan RI.

Sejak tahun 1997 di Indonesia ada gejala munculnya krisis ekonomi. Indikator krisis ekonomi tersebut adalah harga-harga barang terus meningkat dan nilai mata uang rupiah terus melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan frustasui dan kemarahan rakyat, sebagai puncaknya demonstrasi di berbagai daerah menuntut mundurnya Presiden Suharto. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto mengundurkan diri sebagai presiden. Secara berturut-turut Presiden Suharto digantikan oleh BJ. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.