Sejarah Praktik Berdemokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun perwakilan. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani Kuno, tepatnya di Negara Kota (Polis) Athena. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pada demokrasi langsung, semua warna negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Adapun pada demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya di suatu lembaga perwakilan rakyat. Sistem demokrasi banyak dianut oleh negara dengan bentuk pemerintahan republik, baik berupa pemerintahan presidensial maupun parlementer. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip trias politika, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesejajaran dan independensi di antara tiganya bersifat saling mengontrol (check and balances).

Di awali dengan kemenangan negara-negara Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat terhadap negara-negara fasis, seperti Jerman, Italia, dan Jepang, pada Perang Dunia II. Selanjutnya, disusul dengan keruntuhan Uni Soviet pada awal abad ke XX, paham demokrasi secara perlahan mulai mendominasi tata kehidupan masyarakat dunia. Hingga awal abad XXI, suatu bangsa akan mendapat pengakuan sebagai negara yang beradab jika negara tersebut dapat menerima dan menerapkan demokrasi sebagai landasan di dalam mengatur tata negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjungjung tinggi demokrasi. Saat ini, Indonesia dianggap sebagai negara yang terbaik dalam melaksanakan demokrasi. Sebagaimana telah kita pahami, terdapat dua macam demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Sejak kemerdekaan sampai berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan.

Para pendiri bangsa (the founding fathers) melalui Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham demokrasi dalam tata pemerintahannya. Dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang kemudian diserahkan melalui para perwakilannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal inilah yang kemudian disebut dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (representative democracy).

Mengapa para pendiri bangsa ketika itu menetapkan paham demokrasi di dalam sistem pemerintahan NKRI? Hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan para pendiri bangsa yang mengenyam pendidikan sistem barat.

Pada 1950, di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia kemudian memberlakukan UUD Sementara, yang berdampak pada penerapan model demokrasi parlementer murni atau demokrasi liberal. Penerapan demokrasi liberal ini tidak memberikan perubahan yag lebih baik, mengarah pada munculnya ketidakstabilan politik.

Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan diterapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdampak pada diterapkannya Demokrasi Terpimpin. Soekarno menyatakan sistem demokrasi terpimpin sebagai sistem demokrasi yang sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Demokrasi Terpimpin membuat pengaruh komunis semakin menguat. Akibatnya, pada 1965, kestabilan sosial dan politik semakin meningkat. Puncaknya, terjadi peristiwa Gerakan 20 September 1965/PKI yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Sebuah tragedi nasional berlatar konflik dan pertentangan ideologi yang berjalan cukup lama dan memakan banyak korban jiwa. Peristiwa ini pula yang kemudian mengakhiri pemerintahan Presiden Soekarno.

Pengganti Soekarno adalah Soeharto yang kemudian menerapkan Demokrasi Pancasila yang menekankan kepada pentingnya musyawarah untuk mufakat. Demokrasi model inilah yang akhirnya dianggap paling sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila.

Demokrasi Pancasila ala Soeharto bertahan cukup lama, yaitu sekitar 32 tahun dan baru berakhir pada 21 Mei 1998. Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, reformasi pun bergulir dengan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Pada masa Soeharto dan awal Reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR. Barulah pada 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sri Sultan Hamengku Buwono IX memiliki nama asli Bendoro Raden Mas Dorodjatun. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 dan merupakan putra sulung Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Sejak muda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah mengecap pendidikan Belanda. Setelah lulus dari Hogere Burger School (HBS), ia melanjutkan kuliahnya ke Belanda di Rijksuniversiteit Leiden dengan mengambil dua jurusan sekaligus, yaitu ekoonomi dan indologie (keilmuan tentang Indonesia). Ketika Perang Dunia II meletus, Sri Sultan kembali ke tanah air, dan kemudian dilantik sebagai sultan menggantikan ayahnya.

Walaupun pendidikan Belanda sangat lekat dengan dirinya, hal tersebut tidak memengaruhi perilaku kesehariannya. Dalam sikap politiknya, ia sangat menentang Belanda dan ketidaksetujuannya dengan penjajah terus berlanjut ketika Jepang berkuasa di Indonesia. Pascakemerdekaan Indonesia, ia terus aktif di dunia politik dan pernah menjabat sebagai menteri negara pada masa Kabinet Syahrir III, Amir Syarifuddin I, dan Kabinet Hatta I. Pada 25 Maret 1973, ia diangkat sebagai wakil presiden kedua pada masa Orde Baru.

Nasionalisme sultan tidak diragukan lagi dan telah ditunjukkan sejak awal pemerintahan RI. Ketika negara baru ini dibentuk, tanpa ragu ia menyatakan secara resmi bahwa Yogyakarta berada dalam wilayah NKRI. Hal ini menunjukkan sikap prointegrasi, meskipun sebagai raja ia dapat saja mempertahankan pemerintahannya sendiri di Yogyakarta.

Hamengku Buwono IX dikenal juga sebagai Bapak Pramuka Indonesia, penghargaan yang diterimanya dari Boy Scout od America. Lencana Tunas Kencana Pramuka Indonesia menunjukkan perhatiannya terhadap pembinaan generasi muda. Menurutnya, kegiatan kepemudaan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di tangan pemudalah semangat nasionalisme atau kebangsaan dan semangat cinta tanah air akan diwariskan untuk terus dipertahankan.

Peran penting Hamengku Buwono IX lainnya adalah ketika Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia dapat dikuasai Sekutu. Oleh karena itu, pada 4 Januari 1956, pusat pemerintahan dialihkan ke Yogyakarta. Soekarno dan Hatta serta yang lainnya beserta keluarganya juga pindah ke Yogyakarta.

Sultan Hamengku Buwono IX juga memiliki peran besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1946, ketika Belanda berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Serangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada Belanda dan dunia interansional bahwa perjuangan rakyat Indonesia masih terus berlanjut.

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Ahmad Yani

Ahmad Yani bergabung dalam Peta (Pembela Tanah Air) pada 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, Ahmad Yani menjadi komandan TKR Purwokerto. Pada saat Agresi Militer Belanda I, pasukan yang dipimpinnya berhasil menahan serangan pasukan Belanda di daerah Pingit. Pada saat Agresi Militer Belanda II, ia pun dipercaya memegang jabatan Komanda Wehrkreise II di daerah Kedu.

Tak hanya berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan, Ahmad Yani pun berperan dalam perjuangan mempertahankan integrasi bangsa. Ahmad Yani bersama pasukan Benteng Raiders berperan dalam penumpasan DI/TII di Jawa Tengah. Setelah itu, ia ditempatkan di staf angkatan darat. Pada 1955, ia disekolahkan di Command and General Staff Collage, Fort Leaven Worth, Kansas, Amerika Serikat, selama sembilan bulan. Pada 1958, saat terjadi peristiwa PRRI di Sumatra Barat, ia menjabat sebagai komandan komando Operasi 17 Agustus dalam penyelesaian masalah tersebut. Pada 1962, ia diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal A.H. Nasution. Ahmad Yani gugur sebagai Pahlawan revolusi pada 1 Oktober 1965 dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Abdul Haris Nasution

Pada tahun 1948, A.H. Nasution diangkat menjadi komandan Divisi III Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tahun yang sama, Nasution dipindahkan ke Yogyakarta dan menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Perang dan pada tahun 1949 menjadi Panglima Komando Jawa. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Jasa dan pengabdiannya terhadap perjuangan tentu tidak perlu diragukan. Selama menjabat sebagai Panglima Komando Jawa, ia telah berhasil memadamkan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 yang diakhiri kematian Musso. Nasution juga berhasil memadamkan dan menyelesaikan gerakan PRRI/Permesta yang berkembang di luar Jawa.

Hasil pemikirannya banyak dituangkan dalam buku-buku yang ditulisnya, seperti Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, dan Sekitar Perang Kemerdekaan (11 jilid). Dari buku-buku tersebut, yang paling banyak dijadikan bahan kajian adalah Pokok-pokok Gerilya. Karyanya ini menjadi bacaan wajib di akademi militer, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lainnya, termasuk akademi militer di West Point, Amerika Serikat. Mereka pada umumnya mengakui strategi perang gerilya yang ditulis Nasution banyak menginspirasi strategi perang mereka. Keberhasilannya adalah membawa TNI-AD untuk tetap setiap kepada Merah Putih dan Pancasila. Nasution dapat dikategorikan sebagai tokoh yang mendukung integrasi.

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Mohammad Hatta

Hatta yang juga akrab dikenal dengan sebutan Bung Hatta merupakan salah satu founding father Indonesia dan Wakil Presiden RI pertama. Hatta mempunyai sumbangan pemikiran penting bagi masyarakat Indonesia mengenari koperasi. Dasar-dasar pemikirannya kemudian dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi.

Semangat perjuangannya mulai muncul ketika dirinya menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Dagang (Handles Hoge School) yang berada di Rotterdam Belanda. Ia membentuk Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereeniging) pada tahun 1922. Sejalan dengan Bung Karno, Hatta juga berpaham nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme itu juga ditentukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Bung Hatta juga menginginkan agar masyarakat Indonesia menganut paham kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Hal ini merupakan pijakan utama agar terjadi integrasi nasional.

Bung Hatta juga dikenal sebagai peletak dasar politik luar negeri Indonesia. Melalui pidatonya di depan KNIP pada 2 September 1948 yang diberi judul "Mendayung di Antara Dua Karang", Bung Hatta mengatakan, "Mestikah kita bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang haruskita ambil untuk mengejar cita-cita kita?" Menurut Bung Hatta, politik luar negeri Indonesia setidak-tidaknya mengandung  empat tujuan, yaitu

1. mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga keselamatan negara
2. mengimpur barang-barang yang dibutuhkan rakyat, terutama yang tidak diproduksi atau tersedia dalam negeri
3. perdamaian internasional 
4. persaudaraan antarbangsa yang sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila

Read More

Tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa - Soekarno

Terwujudnya sebuah negara kesatuan yang terintegrasi tidak lepas dari peran sejumlah tokoh bangsa. Mereka tetap menghendaki dan mempertahankan bangsa Indonesia dalam kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke.

Beberapa tokoh pejuang prointegrasi tersebut, antara lain adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. 

1. Soekarno

Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal juga sebagai sosok "penyambung lidah rakyat" dan pejuang yang tangguh. Selain berhasil mengantarkan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan, tokoh yang akrab dipanggil Bung Karno ini diakui sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dunia, khususnya din negara-negara Asia Afrika. 

Berawal dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927, kiprahnya terjun ke dunia politik seakan tidak pernah berhenti hingga wafatnya pada tahun 1970. Pada masa awal pemerintahannya, Indoensia banyak mengalami krisis dan kesulitan, seperti pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pergolakan di berbagai daerah.

Presiden Soekarno memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 agar bangsa Indonesia tidak terus menerus terombang-ambing dalam ketidakpastiana akibat perpecahan ideologi dan aliran politik. Dalam hal ini, Soekarno memberikan pernyataanya, "Aku heran, apakah orang akan lupa bahwa perjauan kita ini pada mulanya ialah menjunjung seluruh tanah air dari lembah lumpurnya penjajahan? Kemerdekaan harus meliputi seluruh rakyat , kemakmuran, dan kesejahteraan harus meliputi seluruh rakyat, kebudayaan nasional harus dinikmati seluruh rakyat, karena itulah diformulasikan Pancasila, pemersatu seluruh rakyat." (Penggalan Pidato Presiden Soekarno dalam HUT RI ke-10 pada 1955).

Sebagai pendiri PNI, Bung Karno adalah seorang yang berpaham nasionalis. Paham nasionalis yang dibangun Bung Karno berisi semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui nasionalisme ini, Bung Karno ingin Indonesia dapat berdiri dengan kukuh dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya.

Dari konsep-konsep pemikirannya, jelas Bung Karno adalah seseorang yang selalu memperjuangkan integrasi. Hal ini tapak dari upaya pemerintahannya berjuang dengan keras mempertahankan NKRI dan mengatasi sejumlah pemberontakan serta pergolakan yang berpotensi memecah belah bangsa.

Read More