Gerakan Kebangsaan

Pada dasarnya, pelaksanaan edukasi melalui Politik Etis atau Politk Balas Budi oleh pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan yang luas kepada bumiputra untuk memperoleh pendidikan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebijakan ini telah memunculkan golongan elite baru yang berpendidikan Barat dan sadar akan harga dirinya. Mereka merasa kecewa atau realitas sosial yang mereka hadapi dalam situasi pemerintahan kolonial di masa itu.

Kesadaran akan harga diri inilah yang kemudian mendorong kaum muda terdidik untuk mendirikan organisasi, baik yang bercorak politik maupun sosial budaya. Atas inisiatif para pemuda pelajar School Tot Opleiding van Inlandesche Artsen (STOVIA) didirikan organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat yang masih terbelakang dan ingin meningkatkan kualitas kehidupan mereka melalui pendidikan. Sikap nonpolitis yang ditunjukkan oeh organisasi ini membuat Boedi Oetom dapat bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda bahkan menilai bahwa lahirnya organisasi ini sebagai hasil positif dari pelaksanaan politik etis, yaitu organisasi yang lahir dari kalangan priayi Jawa terpelajar yang bersikap kooperatif terhada pemerintah kolonial. Van Deventer dalam majalah De Gids mengatakan terkait lahirnya Boedi Oetomo "Keajaiban telah terjadi, putri jelita yang tidur itu telah bangkit."

Tiga tahun setelah Boedi Oetomo, lahir organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1911. Tujuannya untuk menghadapi persaingan dalam bidang perdagangan, terutama dengan orang-orang Tionghoa. Organisasi yang berdiri dengan latar belakang masalah sosial dan ekonomi ini berkembang dengan pesat ketika H.O.S. Tjokroaminoto menjadi pimpinannya. Namun, pada akhirnya, organisasi ini berkecimpung di bidang politik dan mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Sifat organisasinya yang terbuka memungkinkan masuknya tokoh-tokoh muda yang berhaluan kiri dan radikal, seperti Semaun, Darsono, dan Tan Malaka.

Konflik ideologi yang bersifat internal terjadi dalam tubuh Serikat Islam. Kelompok yang berhaluan kiri (komunis) makin radikal. Keadaan ini disusul dengan perpecahan dalam tubuh organisasi, anggotanya kemudian memisahkan diri dan membentuk organisasi baru berhaluan komunis pada 1921, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ideologi kebangsaan selanjutnya lahir di dalam Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan oleh Ir. Soekarno dengan para anggota kelompok studi club (Algemene Studi Club) Bandung, yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Strategi perjuangan nonkooperatif, apalagi ketika para pemuda yang kembali dari Belanda ikut bergabung. Di sana, mereka adalah para pemuda yang akitf dalam gerakan Perhimpunan Indonesia (PI).

PNI kemudian mengupayakan terwujudnya persatuan di kalangan kaum muda Indonesia yang berada dalam kelompok organisasi pergerakan lainnya tanpa memandang strategi atau ideologi perjuangan. Upaya ini berhasil pada 1927. Pada waktu itu, organisasi Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Paguyuban Pasundan, Sarekat Sumatera, Pemuda Betawi, dan Indonesische Studie Club bergabung dan membentuk Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

PNI tidak berusia lama. Pada akhir 1931, partai ini bubar karena Ir. Soekarno ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Tokoh pimpinan lainnya kemudian mendirikan Partai Indonesia (Partindo). Namun, pendirian partai baru ini menimbulkan perpecahan. Sebagian dari mereka kemudian membentuk partai baru yang diberi nama PNI Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan PNI Baru yang dipimpin oleh Hatta. Dalam programnya, PNI Baru lebih menitikberatkan pada pembinaan kader. 

Awal 1930-an dianggap sebagai puncak pergerakan nasional Indonesia, apalagi ketika didukung oleh adanya kemantapan identitas nasional yang diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu telah menjadi kesepakatan bersama.

Pergerakan organisasi kebangsaan yang bermunculan ketika itu mendapatkan hambatan yang kuat dari pemerintah kolonial Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge. Beberapa peraturan yang menghambat gerak partai kemudian diberlakukan, seperti larangan untuk mengadakan rapat-rapat diperlukan izin khusus bagi pimpinan organisasi pergerakan jika ingin bepergian keluar meninggalkan daerahnya, pegawai negeri dilarang ikut dalam kegiatan partai, dan beberapa tokoh utama pergerakan yang bersikap nonkooperatif, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir dibuang ke Boven Digul (Papua).

Organisasi-organisasi pergerakan digerakkan pula oleh kalangan pemuda pelajar, terutama yang tinggal di kota-kota besar, seperti Batavia (Jakarta), Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai hubungan sosial yang lebih luas dan pergaulan yang bersifat multikultur. Tumbuhnya organisasi-organisasi pelajar, bukan atas dasar ideologi. Organisasi pelajar yang lahir pertama kali adalah Trikoro Darmo (tiga tujuan mulia) pada Maret 1915. Sifatnya masih sangat Jawa-sentris, anggota-anggotanya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Untuk memperluas keanggotaannya, namanya kemudian diubah menjadi Jong (pemuda) Java sehingga memberi kesempatan bagi mereka yang bukan etnis Jawa, tetapi tinggal di Jawa dapat menjadi anggota. 

Pada kongres Mei 1922, Jong Java kemudian mempertegas garis perjuangannya. Organisasi ini tidak mencampuri urusan politik dan hanya bergerak sebagai organisasi sosial budaya. Tak lama kemudian, lahirlah Jong Sumatranen Bond yan gdiikuti oleh gerakan organisasi pemuda pelajar daerah lainnya, seperti Jong Batak, Jong Ambon, Pemuda Betawi, dan Sekar Rukun.

Selanjutnya, lahir pula gerakan pemuda yang berlatas belakang keagamaan. Contohnya Muda Kristen Djawi (1920) dan Jong Islamieten Bond (1925). Adapun organisasi pemuda yang merupakan bagian dari partai politik, di antaranya Pemuda Muslimin Indonesia (PSII)(1928), Pemuda Ansor (1932), dan Pemuda Muhammadiyah (Muhammadiyah)(1932). Selain gerakan pemuda dari dalam negeri, berdiri gerakan pemuda di luar negeri (Belanda) yang sifatnya nasional. Contohnya Indische Vereeniging yang anggotanya adalah para pemuda Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Salah satu pemuda tersebut adalah R.M. Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini. Pada pertengahan 1930-an, para pemuda pelajar yang menuntut ilmu di Timur Tengah, seperti di Kairo, Baghdad, dan Mekah mendirikan pula Persatuan Talabah Indonesia-Malaya. Para pemuda yang menjadi anggota dari organisasi-organisasi ini pada umumnya rajin mengirimkan berbagai macam majalah dan berbagi pengetahuan kepada organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, baik secara kelompok maupun individu. Majalah dan pengetahuan yang mereka kirimkan telah memberikan sumbangan yang berharga bagi pergerakan nasional di Indonesia.

Read More

Pelaksanaan Politik Etis

Kebijakan sistem tanam paksa (1830) dan politik pintu terbuka (1870) sangat menyengsarakan penduduk bumiputra. Melihat kondisi ini, tokoh-tokoh humanis dari kelompok sosial demokrat di Belanda mengeluarkan sejumlah gagasan baru untuk mengubah kebijakan politik pemerintah kolonial yang menyengsarakan ini. Dalam kelompok ini, tercatat nama-nama seperti Conrad Theodore van Daventer dan van Kool yang gigih memperjuangkan politik kolonial yang lebih menyejahterakan pribumi kepada parlemen Belanda. Mereka menunjukkan sejumlah bukti tentang buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat jajahan di Hindia Belanda akibat eksploitasi yang berlebihan. Menurut mereka, pemerintah Belanda sudah seharusnya melakukan upaya atau gagasan lain yang dapat mendatangkan kemakmuran bagi rakyat di tanah jajahan. Gagasan baru itu kemudian terwujud dalam politik etis pada 1901. Inti kebijakan ini adalah pengadaan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian rakyat, melaksanakan migrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa agar perbaikan ekonomi lebih merata, dan menyelenggarakan edukasi untuk penduduk bumiputra.

Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah Hindia-Belanda memperluas saluran irigasi di daerah pertanian. Secara bertahap didirikan pula bank perkreditan pertanian, bank simpan pinja, lumbung-lumbung desa, rumah gadai, dan sebagainya. Akan tetapi, pembangunan sarana irigarsi ini ternyata lebih banyak digunakan untuk mengalirkan ait ke perkebunan-perkebunan milik pengusaha swasta asing dan tanah-tanah pertanian milik pengusaha swasta.

Migrasi yang dilakukan secara besar-besaran dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Mereka yang dipindahkan ke Lampung dan Sumatra Timur dipekerjakan sebagai kuli/buruh di perkebunan-perkebunan dengan diberi upah rendah.

Untuk edukasi, pemerintah Hindia Belanda memperluas jaringan sekolah rendah yang memungkinkan anak-anak dari kalangan rakyat biasa dapat memperoleh pendidikan. Sebelumnya, hanya anak-anak bumiputra dari golongan bangsawan atau yang berstatus tinggi di dalam masyarakat saja dapat memeproleh pendidikan. Kebutuhan masyarkat terhadap pendidikan ternyata sangat tinggi. Sekolah tidak hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan dan membuka wawasan, tetapi pendidikan akan meningkatkan derajat dan status sosial seseorang.

Ada dua kategori sekolah formal pada masa itu, yaitu pendidikan untuk bumiputra dan nonbumiputra . Untuk pendidikan nonpribumi disebut dengan sekolah desa (volkschool), dibangun di desa-desa dengan biaya yang diperoleh dari penduduk setempat, tetapi tetap memperoleh subsidi dan pengawasan dari pemerintah kolonial. Pendidikan dinyatakan selesai ketikan anak-anak ini telah menamatkan pelajaran hingga kelas tiga. Hasil pendidikan hanya untuk mencapai target memiliki kemapuan membaca, menulis, dan berhitung. Adapun bagi anak-anak yang cukup cerdas dan orang tuanya mapu membiayai boleh melanjutkan ke sekolah lanjutan (vervogschool) dengan lama pendidikan dua tahun. Tamat dari pendidikan tersebut, mereka akan mendapat julukan sebagai semicendikiawan. Julukan itu tampaknya memang tidak terlalu berlebihan untuk masa itu karena banyak dari kalangan mereka melahirkan organisasi pergerakan kebangsaan. Golongan ini sudah dapat dipandang sebagai golongan terpelajar jika dibandingkan dengan penduduk desa lainnya. Sekolah semacam ini juga dikenal dengan sebutan Tweese Klase School atau orang Jawa menyebutnya sebagai "sekolah ongko loro". Anak-anak yang tamt dari sekolah ini dapat dipekerjakan sebagai pegawai administari rendahan di kantor-kantor milik Belanda. 

Untuk sekolah nonpribumi, ada Holland Inlandsche School (HIS) yang mempunyai program pendidikan selama tujuh tahun. Mereka yang dapat bersekolah di sini, selain anak-anak Belanda, juga anak-anak dari golongan bangsawan bumiputra, orang terkemuka, atau mempunyai status sosial tinggi dengan tingkat ekonomi yang mapan. Mereka dilatih untuk menjadi pegawai negeri dengan pengantar bahasa Belanda. Selain itu, didirikan pula sekolah yang lebih bersifat khusus, seperti Europeesche Lagere School (ELS), meskipun sebenarnya tingkatnya setara dengan "sekolah ongko loro", tetapi dalam proses belajarnya menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar.

Khusus pendidikan menengah umum yang bersifat lebih khusus adalah Hoogere Burger School (HBS) dengan program pendidikan selama lima tahun. Selanjutnya, ada sekolah yang bersifat lebih umum, seperti Meer Uitbreid Lager Onderwijs (MULO) dengan program pendidikannya selama tiga tahun. Berawal dari MULO, mereka dapat melanjutkan ke Algemene Middlebare Scholen (AMS) selama tiga tahun. Setelah tamat HBS atau AMS, mereka dapat melanjutkan ke sekolah tinggi.

Pendidikan tinggi banyak didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), misalnya pendidikan kedokteran (STOVIA), hukum (Recht Hooge School), sastra (Faculteit der Letteren en Wijsbegerte), kemudian pendidikan teknik (Technische Hooge School) di Bandung, dan kedokteran di Surabaya. Untuk pendidikan hukum dan ekonomi, terbuka kesempatan untuk memperolehnya di Belanda. Di samping itu, berdiri pula sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh bumiputra, seperti Muhammadiyah dan Taman Sswa dengan sistem pengajaran yang telah menggunakan sisitem pembelajaran Barat.

Tujuan Belanda mendirikan sekolah-sekolah, terutama bagi bumiptra, adalah menghasilkan tenaga-tenaga kerja terampil dan terdidik yang patuh kepada Pemerintah Hindia Belanda. Tujuan tersebut ternyata tidak sepenuhnya tercapai karena malah muncul elite politik yang melawan Belanda. Elite politik tersebut umumnya adalah para pemuda terpelajar yang tergerak karena melihat adanya realitas sosial yang mengecewakan di masyarakat. Realitas sosial seperti diskriminasi ni ternyata tidak dapat dihilangkan. Meskipun mereka berhasil memperoleh tingkat pendidikan yang sama, orang kulit putih atau mereka yang termasuk sebagai golongan bangsawan dan memiliki status terpandang tetap saja didahulukan.

Oleh karena itu, golongan pemuda terpelajar ini bukan saja menginginkan kesetaraan dalam segala hal, tetapi juga terpanggil untuk membangun dan memimpin pergerakan kemerdekaan. Suatu pandangan baru yang dapat mengubah realitas sosial yang lebih baik di masa yang akan datang.

Read More

Gerakan Pemuda Masa Kolonial Belanda

Sejarah mencatat bahwa gerakan pemuda memegang peranan penting dalam perubahan-perubahan politik dan ketatanegaraan bangsa ini. Tidak dapat dimungkiri bahwa pemuda berperan dalam upaya memajukan bangsa dan negara ini.

Hal yang telah dilakukan para pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa ini adalah perbuatan yang mereka sadari. Mereka memahami terlebih dahulu lingkungan dan realitas sosial yang terjadi pada masa itu. Segala yang dilakukan merupakan sebuah interpretasi terhadap situasi dan kondisi lingkungan sosial disekitarnya. Dengan demikian, pemuda selalu menjadi aktor penting dalam proses perjuangan bangsa ini. Memperiapkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan serta mengkritisi sistem pemerintahan pada era kemerdekaan telah menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari gerakan para pemuda. 

Pendidikan bagi kaum muda menjadi faktor penting dalam membuka wawasan. Wawasan kaum muda terbuka setelah diberlakukannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda yang menciptakan kaum muda terpelajar. Kaum muda terpelajar ini tidak lagi melihat realitas sosial seperti apa adanya, tetapi mereka mempersoalkan tentang bagaimana seharusnya. Realitas sosial yang mereka hadapi ketika itu adalah penjajahan, kebodohan, dan kemiskinan. Pada masa itu, cara untuk menaikkan derajat bangsa adalah dengan melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan menjadi negara merdeka yang dapat menentukan nasibnya sendiri.

Pada awal kebangkitan nasional, seluruh gerakan dan pemikiran kaum muda disalurkan melalui organisasi-organisasi dengan berbagai macam ideologi. Segala peristiwa yang dialami pada masa kolonial tidak hanya sekedar dijalani, tetapi juga dijasikan sebagai sesuatu yang dapat mendewasakan wawasan, sikap, dan tindakan dari para pemuda. 

Kaum muda terpelajar menjadi perintis utama dari munculnya ide tentang kemerdekaan. Bukan hanya kaum terpelajar yang ada di Indonesia saja yang bergerak untuk menantang penjajahan, tetapi juga para pemuda yang memperolah kesempaan untuk belajar di negeri Belanda. Mereka ikut mendirikan organisasi perintis yang mempunyai inisiatif bagi masa depan bangsa. Organisasi tersebut diberi nama Perhimpunan Indonesia.

Pada awal 1920-an, lahir sejumlah organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan, seperi Jong (muda) Java, Jong Sumatranen, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini masih terikat pada solidaritas kesukuan dan mulai menyadari arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Dari pemikiran kaum muda ini lahirlah sebuah peristiwa penting, yaitu Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Peristiwa ini telah menjadi puncak pencapaian para pemuda dalam mencari identitas dari sebuah bangsa. 

Ketika masa pendudukan Jepang, pemerintah memperkenalkan organisasi yang bertujuan membela kepentingan Jepang. Akan tetapi, bagi mereka yang ingin tetap berjuang sesuai dengan tuntutan hati nurani lebih menyukai bentuk organisasi yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal dengan gerakan bawah tanah.

Satu hal penting yang kita peroleh dari pemerintahan fasis ini adalah diajarkannya para pemuda Indonesia tentang kemiliteran. Mereka diajarkan kemiliteran melalui berbagai organisasi milter bentukan Jepang, seperti Sainendan dan Gokukotai atau Laskar Pelajar. Hal ini membuat para pemuda sadar bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga melalu perjuangan fisik. Hal yang nantinya menjadi salah satu faktor dari saluran perjuangan bangsa. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi dan pada masa perang kemerdekaan telah memperlihatkan arti dari pengalaman kaum muda yang diperoleh pada masa Pendudukan Jepang.

Gerakan kaum mudah tidak berhenti sampai kemerdekaan saja. Ketika akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, muncul persoalan politik dan ketatanegaraan. Contohnya, upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan, disintegrasi, dan penyelewengan terhadap UUD 1945 serta Pancasila. Sejarah telah mencatat, berakhirnya Demokrasi Terpimpin menjadi Orde Baru dan pada masa Orde Baru yang digantikan era Reformasi tidak dapat lepas dari peran para pemuda sebagai pelaku sejarah.

Read More

Latihan Soal Bab Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi

1. Titik tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah ...
a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
b. Surat Perintah 11 Maret 1966
c. Tap. MPRS No. IX/MPRS/1966
d. Tap. MPRS No. XII/MPRS/1966
e. Tap. MPRS No. XXIX/MPRS/1966

2. Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru mengutamakan ...
a. gotong royong
b. kerukunan bangsa
c. keadilan yang merata
d. kerja sama antarlembaga
e. musyawarah dan mufakat

3. Perhatikan informasi berikut.
1) Presiden harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi
3) Kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan oleh DPR
4) Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali
Ciri-ciri Demokrasi Pancasila yang diterapkan pemerintah Orde Baru ditunjukkan nomor ...
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)

4. Pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik pada 1971, yaitu ...
a. Partai Sosialis Indonesia, Golongan Karya, dan Nadhatul Ulama
b. Partai Kristen Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Golongan Karya
c. Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Golongan Karya
d. Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, dan Golongan Karya
e. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya

5. Pemerintahan Orde Baru melakukan kebijakan penyederhanaan dan penggabungan partai politik dengan tujuan ...
a. mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antarpartai besar
b. menyusun unsur-unsur kepentingan partai dalam pemerintahan
c. menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
d. partai politik di Indonesia masih menyesuaikan dengan sistem demokrasi ala Barat
e. agar partai-partai terpilih dapat bersaing dengan aman dalam memperebutkan kekuasaan

6. Berikut ini yang tidak termasuk kebijakan politik pemerintahan Presiden Soeharto adalah ...
a. pembubaran PKI
b. penataran P-4
c. dwifungsi ABRI
d. penyederhanaan partai politik
e. penyusunan Garis Besar Haluan Negara

7. Perhatikan informasi berikut. 
1) Indonesia mengakui berdirinya Republik Singapura di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew
2) Menjadi ketua dalam organisasi regional dan intenasional, antara lain OKI, OPEC, APEC, dan ASEAN
3) Pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok.
4) Menarik seluruh staf Kedutaan Indonesia di Malaysia
Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam politik luar negeri ditunjukkan nomor ...
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)

8. Dalam Kekaryaan ABRI, makna konsep dwifungsi ABRI adalah ...
a. ABRI bertugas sebagai penjaga pertahanan negara
b. ABRI bertugas menentukan haluan dan politik negara
c. ABRI fokus dalam setiap proses pengambilan keputusan pemerintah
d. urusan terkait perbatasan dan pertahanan negara diserahkan kepada ABRI sepenuhnya
e. ABRI tidak hanya bertugas menjaga pertahanan negara tetapi aktif dalam menentukan haluan dan politik negara

9. Berikut yang tidak termasuk dampak negatif dari menguatnya peran negara dalam bidang politik adalah ...
a. Golkar menjadi satu-satunya kekuatan politik yang dominan
b. terciptanya kestabilan politik yang mendorong kemajuan ekonomi
c. presiden memiliki kekuatan besar dalam mengatur pemerintahan
d. dilaksanakannya otonomi daerah menimbulkan banyak gerakan separatis
e. pemerintahan daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri

10. Perhatikan informasi berikut.
1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3) Politik luar negeri yang bebas dan aktif
4) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
5) Pelaksanaan pembangunan lima tahun (repelita) di segala sektor
Trilogi Pembangunan Nasional ditunjukkan nomor ...
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 2), dan 4)
c. 1), 2), dan 5)
d. 2), 4), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)

11. Program rencana pembangunan lima tahun (repelita) yang dicanangkan pemerintah Orde baru berhasil menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun ....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984

12. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Orde Baru menitikberatkan pada pemngembangan sektor pertanian karena ketahanan pangan menjadi syarat utama bagi terwujudnya ....
a. masyarakat adil makmur
b. keadilan sosial bagi seluruh bangsa
c. masyarakat aman dan sejahtera
d. kestabilan ekonomi dan politik
e. negara industri yang maju

13. Berikut informasi yang tepat terkait kedudukan investor asing dalam pembangunan Indonesia masa Orde Baru adalah ....
a. pencegah krisis ekonomi di Indonesia
b. alat negara untuk menguasai pasar Eropa
c. sumber modal dan pemasukan terbesar pemerintahan Orde Baru
d. pengendali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
e. lebih tinggi kedudukannya dibandingkan lembaga-lembaga hukum di Indonesia

14. Perhatikan informasi berikut.
1) Menerapkan anggaran belanja yang berimbang
2) Menunda pembayaran utang luar negeri
3) Melunasi seluruh utang luar negeri
4) Melaksanakan kebijakan pembangunan lima tahun (pelita)
Kebijakan ekonomi masa Orde Baru periode 1966-1970 ditunjukkan nomor ...
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)

15. Pemerintah Orde Baru telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk dampak positif pemerintahan Orde Baru adalah ...
a. Indonesia menjadi negara swasembada beras di Asia
b. munculnya pemerintahan yang sentralistik dan dominatif
c. menciptakan pondasi yang kuat bagi jalannya pemerintahan
d. meningkatkan perekonomian melalui Program Revolusi Hijau
e. meningkatkan pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun

16. Perhatikan informasi berikut.

Salah satu peristiwa kelam sejarah Indonesia di masa Orde baru adalah Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Berawal dari menguatnya investasi Jepang di Indonesia sehingga menghambat gerak ekonomi lokal, memicu gerakan demonstrasi besar-besaran. Pasca Peristiwa Malari, negara melakukan penangkapan terhadap tiga mahasiswa, di antaranya adalah Hariman Siregar dan Muhammad Aini. Selain itu, dilakukan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Sejak saat itu, berbagai pergerakan yang disinyalir berbeda haluan dengan asas tunggal Pancasila langsung ditindak dan dihukum.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran negara pada masa Orde baru adalah ...
a. mencegah masuknya ideologi asing di kalangan mahasiswa
b. tidak memihak aksi-aksi mahasiswa yang merugikan negara
c. pemanfaatan generasi muda dalam program-program pembangunan Orde Baru
d. memberikan penyuluhan bagi mahasiswa agar dapat mendukung program pembangunan negara
e. melakukan tindakan reward and punishment terhadap pihak-pihak yang mendukung atau menentang kebijakan pemerintah.

17. Gerakan Reformasi akhirnya berhasil mendesak Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Pengunduran dirinya dilakukan pada ...
a. 20 Mei 1998
b. 21 Mei 1998
c. 22 Mei 1998
d. 23 Mei 1998
e. 24 Mei 1998

18. Berikut ini yang tidak termasuk agenda reformasi 1998 adalah ...
a. bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta koloninya
b. laksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
c. tegakkan supremasi hukum dan HAM
d. hapuskan dwifungsi ABRI
e. hapuskan praktik KKN

19. Pasca reformasi 1998, kedudukan Pancasila sebagai asas tunggal dalam partai politik dihapus. Ketentuan tersebut dikukuhkan dalam peraturan ... yang dikeluarkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie.
a. Tap. MPR No. VII/MPR/1998
b. Tap. MPR No. VIII/MPR/1998
c. Tap. MPR No. XII/MPR/1998
d. Tap. MPR No. XIII/MPR/1998
e. Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 

20. Dampak positif lahirnya reformasi di Indonesia adalah ...
a. lunasnya hutang luar negeri Indonesia
b. kesempatan bagi siapa pun untuk berpolitik terbuka lebar
c. terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem hukum Indonesia
d. munculnya golongan yang menginginkan hak-haknya dipenuhi oleh negara
e. terciptanya kesempatan bagi wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI

21. Perhatikan informasi berikut.
1) Persoalan-persoalan disintegrasi
2) Kerusuhan mahasiswa menuntut dirinya untuk mundur dari jabatan
3) Pemulihan ekonomi
4) Isu-isu kudeta terhadap pemerintahannya
Masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh B.J. Habibie pada awal kepemimpinannya adalah ...
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)

22. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit presiden pada 23 Juli 2001. Isi dekrit tersebut adalah ...
a. mengadakan pemilu, membubarkan kabinet persatuan pembangunan, dan menegakkan demokrasi
b. mengadakan pemilu, menurunkan harga bahan pokok, dan menegakkan supremasi hukum
c. membekukan MPR dan DPR dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
d. membubarkan PKI, menurunkan harga bahan pokok, merombak kabinet
e. menghapus KKN, membubarkan PKI, dan menegakkan demokrasi

23. Perhatikan informasi berikut.
1) Membentuk Kabinet Persatuan Nasional
2) Membentuk DPR-Gotong Royong
3) Menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial
4) Menerapkan konsep penyederhanaan partai berdasarkan agama, nonagama, dan golongan karya
Kebijakan politik yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ditunjukkan nomor ...
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)

24. Salah satu kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang banyak menuai tantangan dari banyak kalangan adalah ...
a. membentuk poros Jakarta-Beijing-New Delhi
b. menjalin hubungan dagang dengan India
c. menjalin kerja sama dengan Israel
d. menambah pinjaman ke IMf
e. mengganti maenteri tanpa alasan

25. Lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara adalah ...
a. Komisi Yudisial
b. Kejaksaan Agung
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Pemberantasan Korupsi

26. Pemerintahan Megawati Soeakrnoputri dan Hamzah Haz membentuk kabinet baru yang bernama ...
a. Gotong Royong
b. Demokrasi Indonesia
c. Pembangunan Nasional
d. Persatuan Pembangunan
e. Reformasi Pembangunan

27. Dalam menunjang terlaksananya demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden telah diterbitkan undang-undang penting yang terkait dengan ...
a. kesepakatan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka
b. kesepakatan dengan warga Buyat yang wilayahnya terkena pencemaran
c. mengatur fungsi dan kewenangan TNI dan Polri yang terpisah
d. pembentukan Koalisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
e. upaya pembasmian praktik korupsi di kalangan birokrat

28. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, pemilihan umum secara langsung dilakukan pertama kali pada 2004 untuk memilih ...
a. anggota legislatif dan presiden
b. presiden dan wakil presiden
c. anggota MPR dan presiden
d. presiden dan anggota MA
e. anggota DPR dan DPA

29. Salah satu institusi hukum yang ada di ranah eksekutif pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah ...
a. Kejaksaan Agung
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
e. Koalisi Perempuan

30. Berikut ini yang tidak termasuk masalah kependudukan yang perlu segera diatasi dengan bijaksana oleh pemerintahan sekarang ini adalah ...
a. pertumbuhan penduduk yang tinggi
b. persebaran penduduk yang tidak merata di wilayah Indonesia
c. ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan
d. administrasi kependudukan yang kurang tertata
e. keualitas pendidikan yang masih sangat rendah

Read More

Profil Singkat Presiden Republik Indonesia Pascareformasi

1. B.J. Habibie

Bacharuddin Jusuf Habibie dilahirkan di Pare Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juli 1936. Ia merupakan Presiden RI ke-3 yang telah berjasa dalam memberikan kehidupan demokratis bagi bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahannya, dikeluarkan UU otonomi daerah dan UU politik yang lebih demokratis. Beberapa tahanan politik yang selama masa Orde Baru ditangkap tanpa diadili pun diberikan kebebasan setelah melalui proses hukum, seperti Sri Bintang Pamungkas. Salah satu kebijakannya yang menjadi kontroversi dan menimbulkan kekecewaan banyak pihak adalah referendum Timor-Timur pada 1994 yang menyebabkan lepasnya Timor-Timur dari NKRI.

2. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid dikenal dengan panggilan Gus Dur adalah Presiden RI ke-4 dan juga Bapak Pluralisme. Ia dilahirkan di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940. Pada saat menjabat presiden, ia telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya mereformasi kehidupan politik kebangsaan Indonesia, seperti membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dianggap sebagai lembaga yang mengekang demokrasi.

Gus Dur juga berhasil merintis upaya perdamaian dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan melakukan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain. Selain itu, ia mengeluarkan kebijakan yang membebaskan etnis Tionghoa untuk beribadah dan menjadikan tahun baru Tionghoa sebagai hari libur nasional. 

Meskipun sering mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial, pandangan Gus Dur terhadap pluralisme telah memberikan kemajuan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

3. Megawati Soeakrnoputri

Megawati Soeakrnoputri dilahirkan di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 dan menjadi Presiden RI ke-5 dan juga presiden wanita pertama Indonesia. Ia mampu menunjukkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan lembaga negara, seperti KPK dan MK. Kedua lembaga ini berperan penting dalam penanganan kasus korupsi pejabat negara dan perundang-undangan. Hinga saat ini, kedua lembaga negara tersebut masih memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono atau sering dipanggil SBY merupakan Presiden RI pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur, pada 9 September 1949. 

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, SBY menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan menteri dan mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2004.

Semasa pemerintahan SBY, pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK semakin digiatkan. Presiden memberikan icin bagi KPK, untuk menyelidiki pejabat negara yang diduga terlibat korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih. Ia juga berhasil merundingkan upaya perdamaian dengan GAM sehingga sempat masuk nomunasi penerima Nobel Perdamaian pada 2006.

Read More

Indonesia Masa Reformasi (Lanjutan)

Pada 2004, dilaksanakan pemilihan umum dalam dua tahap. Tahap pertama memilih anggota legislatir pada 5 April 2004, diikuti oleh 24 partai politik. Lima partai politik berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah

• Golkar (24.461.104 atau 21,62% suara)
• PDI-P (20.710.006 atau 18,53% suara)
• PKB (12.002.885 atau 10,57% suara)
• PPP (9.226.444 atau 8,16% suara)
• PAN (7.255.331 atau 6,4% suara)

Berdasarkan perolehan suara tersebut, KPU (Komisi Pemilihan Umum) meloloskan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU No. 36 Tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni:

1. Nomor urut 1 : H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (calon dari Partai Golkar)
2. Nomor urut 2 : Hj. Megawati Soeakrnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi (calon dari PDI-P)
3. Nomor urut 3 : Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudhohusodo (calon dari PAN)
4. Nomor urut 4 : H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Yusuf Kalla (calon dari Partai Demokrat)
5. Nomor urut 5 : Dr.H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M. Sc. (calon dari PPP)

Pemilu presiden dan wakil presiden tahap pertama belum menghasilkan pasangan yang menang secara mutlak. Oleh karena itu, diadakan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 20 September 2004. Hasil pemilu presiden dan wakil presiden kedua dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Pada 20 Oktober 2004, MPR melantik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Tidak lama setelah dilantik, Presiden Indonesia yang ke-6 ini, kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam prgoram 100 hari pertama pemerintahannya. Pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali, tetapi berhasil menurunkan kembali sebanyak dua kali. Sebagai upaya mengantisipasi rakyat kecil menghadapi kenaikan BBM, disusunlah program BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Pemerintahan SBY-JK menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN sebanyak 20%. Selain itu, memberikan bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) agar pendidikan dapat berjalan lancar. Pemerintahan SBY-JK menghadapi hambatan, terutama dari sektor keamanan nasional, dengan adanya Teror Bom Bali I dan II yang melibatkan teroris Dr. Azahari dan Noordin M. Top.

Dalam hal menghadapi gerakan separatisme, Pemerintahan SBY-JK mencapai keberhasilan dengan kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pada 28 Januari 2005, pemerintah mengadakan pertemuan dengan GAM di Helsinki, Finlandia, untuk membahas kesepakatan perdamaian antara RI-GAM. Pemerintah Indonesia bersama Gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 untuk mengakhiri konflik yang berlangsung lebih dari  tiga dekade di Aceh.

Pada 9 April 2009, diadakan pemilu legislatif yang diikuti oleh 44 partai politik (khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kini Aceh, terdapat enam partai lokal yang ikut dalam pemilu legislatif). Sepuluh partai pemenang pemilu legislatif adalah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerinda, Hanura, dan PBB).

Pada 8 Juli 2009, diadakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Pemilu presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.

Pada 21 Oktober 2009, Presiden SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Selama periode pemerintahannya, SBY-Budiono banyak menuai pro dan kontra di masyarakat dan kritikan dari berbagai pihak. Namun, pemerintahan SBY-Budiono pun menuai keberhasilan, seperti meningkatnya indeks pembangunan manusia Indonesia. Hal ini terlihat pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, angka harapan hidup, dan terus menurunnya tingkat kematian bayi, serta ibu melahirkan. Begitu juga dengan pendapatan per kapita yang terlihat dari semakin meningkatnya kelas menengah di Indonesia.

Pada 2014, diadakan pemilu legislatif dan pemilu presiden berikutnya. Karena Presiden SBY sudah dua kali menjabat sebagai presiden RI, ia tidak diperbolehkan mengikuti kembali. Pemilihan umum legislatif dilakukan 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Diikuti oleh dua belas partai politik peserta pemilu.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan pada 9 Juli 2014 dengan Prabowo-Hatta, Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calonnya. Setelah dilakukan pemilu, hasil resminya diumumkan KPU pada 22 Juli 2014. Selanjutnya, pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

Read More